Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Sekda Papua Hery Dosinaen mengakui pembinaan dan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2016 lalu, telah banyak memberi dampak positif bagi bumi cenderawasih, lebih khusus dalam mewujudkan pemerintahan secara elektronik, bersih serta transparan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan berdasarkan hasil analisis data maupun informasi yang dihimpun, diketahui banyak kegiatan di kawasan Biak yang termasuk dalam kategori berdampak penting dan berskala nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan, sebanyak 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi yang terlibat kasus korupsi, segera mendapat pemberhentian dengan tidak hormat.
Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Perdasus No 23/2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Ada dan Hak Perorangan Warga Masyarakat hukum Adat atas Tanah dalam upaya pemulihan hak-hak masyarakat adat atas tanah.
Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), pagi ini, Senin (22/7), melakukan pemeriksaan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat provinsi.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, mempertimbangkan menggunakan pintu portal guna meningkatkan keamanan di sekitar lingkungan gedung pelayanan kesehatan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengapresiasi “lahirnya”’ sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemantau korupsi maupun keterbukaan informasi publik, dengan tujuan memantau pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengajak masyarakat bumi cenderawasih untuk memanfaatkan fasilitas Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui http://lapor.go.id yangdiluncurkan 2017 lalu.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta membuka akses informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat melalui saluran informasi website maupun sarana informasi lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah.