Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Eks karyawan PT. Freeport Indonesia (PTFI) Markus Richard, yang juga Koordinator Koalisi Buruh Mahasiswa Rakyat Papua, menilai perusahaan tambang emas raksasa tersebut tak menghormati Gubernur Lukas Enembe.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengecam kinerja para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi yang sengaja menswakelolakan paket proyek dengan total mencapai Rp6 triliun pada tahun-tahun sebelumnya.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua mengingatkan bagi Badan Usaha Milik Dearah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh bumi cenderawasih, agar tak lagi mengoperasikan kendaraan roda dua atau empat dengan nomor polisi (nopol) luar daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan Gubernur Papua Papua Lukas Enembe untuk melakukan audit kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bumi cenderawasih.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura memastikan telah melunasi tagihan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kepemilikan kendaraan dinas yang sampai saat ini tercatat masih dikuasai pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlu ada kajian dari lembaga terkait, sebagai solusi atas berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2021 mendatang.
Wakil Gubernur Klemen Tinal mendorong kabupaten dan kota di seluruh tanah Papua melakukan pemasangan alat pemantau pajak online di setiap hotel, restoran maupun tempat hiburan.
Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan rutin memberi pendampingan, melalui program rencana aksi program pemberantasan lorupsi terintegrasi kepada kabupaten dan kota di bumi cenderawasih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada PT. Freeport Indonesia.
Direktur PDAM Jayapura Entis Sutisna, mendapat teguran keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menunggak pembayaran pajak air permukaan (PAP) selama setahun lebih.