"Direncanakan pada minggu ketiga bulan ini, Biro Keuangan Setda Provinsi Provinsi Papua akan menyerahkan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2009, kepada instansi-instansi setelah Gubernur Papua melantik para Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) menurut PP 41 Tahun 2007 tentang restrukturisasi kelembagaan daerah. Menurut Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari,SE, M.Si saat ini tengah diupayakan Percepatan Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Tahun Anggaran 2009. Kerja keras tersebut, dipastikan Hatari akan rampung pada minggu ketiga bulan ini, sehingga penyerahan DPA dapat dilangsungkan pada saat itu juga.

      “Kami dalam minggu ini akan bertemu dengan panitia anggaran dewan untuk melakukan beberapa penyempurnaan kemudian menetapkan Perda. Kalau sudah begitu, maka penyerahan DPA dapat segera dilakukan. Tapi menunggu Bapak Gubernur melantik 51 Kepala SKPD yang baru menurut PP 41 itu. Setelah itu, baru kita serahkan DPAnya kepada para kepala SKPD,” kata Hatari saat memberikan keterangan kepada wartawan, di ruang rapat Biro Keuangan Setda Papua, seusai sholat Jumat. Menurut Hatari, keterlambatan penetapan APBD 2009, dikarenakan adanya penyesuaian penganggaran maupun program kerja SKPD kepada PP 41 yang memberi konsekuensi adanya perampingan struktur kelembagaan di Papua. Bahkan sesuai hasil restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, 107 SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi, kini dirampingkan hanya menjadi 51 SKPD.

      "Hatari mengaku sebenarnya ia merasa kecewa dengan prestasi penyampaian APBD Papua pada tahun 2009 ini, yang menempatkan Provinsi Papua pada urutan 20 besar, sementara tahun 2008 menempati posisi tertinggi, yakni rangking 1. Kendati begitu,  ia tidak patah semangat dan akan berupaya sekuat tenaga menggenjot agar penyampaian APBD ditahun-tahun mendatang, kembali pada posisi teratas sehingga Papua dapat diperhitungkan dalam hal pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan. “Jadi,upaya kita tidak hanya akan sampai disini. Kita akan berupaya terus agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Papua dapat berjalan lebih baik lagi,” tuturnya.