Tahun Ini Biro Humas Kembali Gelar Dialog KIP

       Dalam rangka transparansi program kerja sebagaimana amanat UU Keterbukaan Publik (KIP), Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua akan kembali menggelar dialog KIP bersama para kepala instansi. Menurut Kabag Pelayanan Informasi Biro Humas dan Protokol Papua, Drs. Alex Masela, M.Si melalui Kasubag Pelayanan Informasi, Adrijani, SH, MM, pelaksanaan dialog yang telah digelar sejak dua tahun lalu tersebut, bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui program yang nantinya bakal dikerjakan oleh SKPD selama satu tahun berjalan.

       Sebab dalam dialog ini kita mengundang seluruh instansi yang terkait dengan 4 agenda prioritas Gubernur Papua. Maka itu, kami akan kembali menggelar kegiatan dialog ini sebab dari dialog ini aspirasi masyarakat bisa diserap oleh instansi-instansi untuk dijadikan program kedepan,  kata Adrijani diruang kerjanya, Rabu (12/1) siang. Lebih lanjut Adrijani mengatakan, tujuan digelarnya dialog adalah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang program maupun kegiatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, aspirasi yang masuk dalam dialog mestinya difilter oleh para Kepala SKPD yang menjadi narasumber untuk kemudian dimasukan dalam program kerja berikutnya. Intinya kita disini memfasilitasi agar masyarakat dan instansi terkait bisa berinteraksi untuk sama-sama dapat membangun dan mensejahterakan masyarakat.

       Sebab apa yang dikerjakan oleh SKPD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tandasnya. Sementara menyinggung soal pelaksanaan dialog, Adrijani mengaku akan disesuaikan dengan waktu turunnya dana pelaksanaan dialog dari instansi teknis. Kendati begitu, Ia berharap agar dana tersebut dapat turun lebih awal pada tahun 2011 ini. Sehingga pelaksanaan dialog bisa lebih terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

       Kita harap bulan Januari ini sudah jalan. Supaya masyarakat bisa tahu berapa dana yang dikelola masing-masing SKPD. Namun, kita akui ini terbentur dana yang turun telat. Maka itu, kita harap agar tahun ini dana pelaksanaan dialog dapat turun secepatnya supaya pelaksanaan dialog bisa dilakukan minimal pada bulan Februari mendatang dan bukan pada akhir tahun