MPR RI Kunker ke Papua
Sejumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik
Indonesia, Rabu (17/4) siang, melakukan kunjungan kerja di jayapura,
Provinsi Papua. Rombongan Anggota MPR RI yang dipimpin, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan
Hamid tersebut, langsung disambut Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,
bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Kepada pers, Wakil Ketua MPR Ahmad Hamid mengatakan tujuan kunjungannya
ke Papua adalah dalam rangka untuk mengetahui serta melihat lebih dekat
(langsung) kawasan perbatasan di wilayah Skouw, Kota Jayapura.
Hal ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah maupun tantangan yang dihadapi masyarakat di daerah, yang mana kerap "terlupakan" dan seolah-olah tak disentuh oleh pembangunan. "Untuk itu, saya mengajak warga Negara Indonesia senantiasa menjaga kebersamaan sebagai wujud persatuan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini (PNG)". Belum lagi sebagaimana kita tau bersama bahwa banyak tantangan yang dimiliki daerah perbatasan dan bahkan sangat kompleks. Ada tantangan mengenai kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, pendidikan yang masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, hingga kemungkinan adanya konflik sosial yang kadang bisa muncul antar warga kedua negara sehingga ini perlu mendapat penanganan," kata dia disela-sela pertamuan dengan Gubernur Papua.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini tantangan - tantangan yang terjadi di daerah perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, tetapi juga menjadi kepedulian bersama untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat bagaimana penanganannya. "Ya tentu saja tantangan utama yang sering dihadapi masyarakat di daerah perbatasan ialah terkait dengan kesenjangan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat setempat. Nah ini yang perlu kita carikan solusi dan upaya maupun penanganannya. Sehingga kita bisa tekan kesenjangan itu dan masyarakat di perbatasan bisa lebih sejahtera,"jelasnya. Ditambahkan dia, saat ini ketimpangan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan negara tetangga memberi implikasi gerak perpindahan penduduk antar negara. Dilain pihak, kesenjangan ini memunculkan kerentanan jalur penyeludupan barang yang dapat merugikan bangsa.
Sehingga apabila kita kurang tanggap menyikapi dan memberi solusi, maka hal-hal tersebut akan berpengaruh pada timbulnya eskalasinya yang kemudian merembet pada persoalan keamanan di daerah perbatasan. Hal ini tentunya perlu kita hindari dan cegah sebab masalah keamanan menyangkut persoalan kedaulatan negara. Oleh karena itu hal seperti ini sebaiknya dihindari demi menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. "Dan ini tentunya membutuhkan peran serta kita untuk dapat meminimalisasi seluruh persoalan itu. Yaitu dengan menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu perlu kiranya kita menanamkan kembali pesatuan dan kesatuan sebagai nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah ini," tutup dia
Hal ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah maupun tantangan yang dihadapi masyarakat di daerah, yang mana kerap "terlupakan" dan seolah-olah tak disentuh oleh pembangunan. "Untuk itu, saya mengajak warga Negara Indonesia senantiasa menjaga kebersamaan sebagai wujud persatuan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini (PNG)". Belum lagi sebagaimana kita tau bersama bahwa banyak tantangan yang dimiliki daerah perbatasan dan bahkan sangat kompleks. Ada tantangan mengenai kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, pendidikan yang masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, hingga kemungkinan adanya konflik sosial yang kadang bisa muncul antar warga kedua negara sehingga ini perlu mendapat penanganan," kata dia disela-sela pertamuan dengan Gubernur Papua.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini tantangan - tantangan yang terjadi di daerah perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, tetapi juga menjadi kepedulian bersama untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat bagaimana penanganannya. "Ya tentu saja tantangan utama yang sering dihadapi masyarakat di daerah perbatasan ialah terkait dengan kesenjangan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat setempat. Nah ini yang perlu kita carikan solusi dan upaya maupun penanganannya. Sehingga kita bisa tekan kesenjangan itu dan masyarakat di perbatasan bisa lebih sejahtera,"jelasnya. Ditambahkan dia, saat ini ketimpangan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan negara tetangga memberi implikasi gerak perpindahan penduduk antar negara. Dilain pihak, kesenjangan ini memunculkan kerentanan jalur penyeludupan barang yang dapat merugikan bangsa.
Sehingga apabila kita kurang tanggap menyikapi dan memberi solusi, maka hal-hal tersebut akan berpengaruh pada timbulnya eskalasinya yang kemudian merembet pada persoalan keamanan di daerah perbatasan. Hal ini tentunya perlu kita hindari dan cegah sebab masalah keamanan menyangkut persoalan kedaulatan negara. Oleh karena itu hal seperti ini sebaiknya dihindari demi menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. "Dan ini tentunya membutuhkan peran serta kita untuk dapat meminimalisasi seluruh persoalan itu. Yaitu dengan menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu perlu kiranya kita menanamkan kembali pesatuan dan kesatuan sebagai nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah ini," tutup dia
