Sekda Sayangkan Dua Kabupaten Tak Ikut Seleksi IPDN

Tes calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2016 resmi digelar Rabu (11/5) pagi. Seleksi yang diikuti 997 peserta tersebut, minus dua kabupaten, yaitu Pegunungan Bintang dan Yalimo.


Absennya dua kabupaten ini disayangkan Sekda Papua Hery Dosinaen yang pada Siang kemarin meninjau langsung proses seleksi dan tes tahap pertama di Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura.


“Sangat disayangkan dua kabupaten tidak ikut seleksi pada ini merupakan kesempatan anak-anak kita mengikuti tes,” jelas dia. 


Hery menillai absennya dua kabupaten ini dinilai akibat kelalaian (kelengahan,red) aparatur setempat. Pasalnya Pemerintah Provinsi lewat Gubernur Papua Lukas Enembe telah bersurat resmi ke seluruh kabupaten/kota.


“Tak hanya itu, bahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua pun sudah menyampaikan secara lisan kepada BKD di daerah. Saya kira ini memang tak proaktifnya BKD di dua kabupaten itu (Pegunungan Bintang dan Yalimo) untuk mempersiapkannya”.


“Inilah konsekuensi logis (tak ada pemuda/pemudi setempat jadi praja IPDN) yang akhirnya dihadapi dua kabupaten tersebut,” tutur dia.


Sementara dalam kunjungannya ke BKN Jayapura, Sekda Papua memantau pelaksanaan seleksi secara online yang digelar di beberapa ruangan kantor setempat. Sekda bahkan memuji pelaksanaan seleksi kali ini yang dinilainya sulit untuk direkayasa.


“Sekarang sistem seleksinya secara online dimana hasilnya bisa langsung dipantau oleh orang tua melalui layar yang telah disiapkan BKN Jayapura”.


“Saya melihat hari ini bakal digelar tes wawasan kebangsaan, intelegensi umum dan kepribadian yang kesemuanya bisa diketahui langsung secara online. Mudah-mudahan pelaksanaannya lancar hingga hari ketiga,” harap dia.


Kedepan Sekda menyatakan bakal memperperjuangkan kekhususan bagi anak-anak asli Papua agar lebih banyak diterima di kampus IPDN. Sebab ada keinginan dari Gubernur Papua, agar seluruh “posisi terdepan” di lingkungan pemerintahan terisi oleh aparatur dengan disiplin ilmu pamong praja.


“Kita sedang berupaya supaya ada perekrutan 300 calon praja IPDN asli Papua yang didik khusus di kampus IPDN Papua. Bapak Gubernur sudah bersurat secara resmi bahkan saya bersama tim sudah menghadap Mendagri di Jakarta 2 tahun lalu”.


“Tapi lagi-lagi kita berbenturan dengan regulasi dan formasi kepegawaian yang berkaitan kementerian dan lembaga. Sebab praja yang direkrut ini akan menjadi PNS dan tentu punya konsekuensi pembiayaan,” tutup dia.