Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman menyatakan proses pendataan rumah tangga miskin di Papua telah final. Hasil Pendataan rumah tangga miskin berjumlah sekitar 400 ribu lebih.

Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua Ribka Haluk di Jayapura, Sabtu (11/6).

“Pendataan keluarga miskin sudah final. Memang ada perbaikan tapi itu tidak terlalu signifikan,” terangnya.

Ribka mengakui dalam pendataan rumah tangga miskin kemarin, namanya dan sejumlah beberapa kepala dinas di kabupaten, ikut masuk terdata. Namun, semuanya telah diperbaiki dan dikoreksi dalam pertemuan regional Indonesia Timur yang dipusatkan di Makasar.

“Sebab pada pertemuan itu yang juga dihadiri kepala dinas dari kabupaten, setiap nama yang sama langsung diperbaiki. Terus terang nama saya masuk juga dimana kami dulu berposisi di Wamena dan belum nejadi pegawai”.

“Tenunya ada juga beberapa nama beberapa kepala dinas yang masuk. Tapi saya pastikan semua ini sudah dikoreksi sehingga setiap nama yang masuk layak disebut keluarga miskin,” ucap dia.

Nantinya, lanjut dia, seluruh rumah tangga miskin yang telah terdata itu, akan menerima bantuan setiap tahun yang dapat diproses melalui Kantor Pos. “Rumah tangga miskin yang terdata akan menerima Kartu Papua Perlindungan Sosial (KPS) yang nantinya berfungsi sebagai simpanan masyarakat”.

“Karena kartu itu juga nantinya berguna untuk mengambil uang melalui PT POS yang dipercayakan negara untuk membayarnya. Dimana setiap rumah tangga akan menerima sekitar Rp400 ribu yang dulunya sekitar Rp300,” tutur dia.

Ditambahkan Ribka, meski pendataan rumah tangga miskin di Papua sudah final, bukan berarti pemerintah tak bakal menerima adanya usulan baru. Sebaliknya, Pemprov bakal terus melakukan update atau validasi data sehingga seluruh rumah tangga miskin di Papua, dapat menerima dan memanfaatkan program KPS.