Sekda Papua Hery Dosinaen membantah tudingan ada “kongkalikong” terhadap penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyematkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov dan tujuh kabupaten di bumi cenderawasih.

Hal itu dikatakan Sekda Hery menyikapi statement Ketua Fraksi Partai Hanura Rofinus Hotmaulana Hutahuruk yang mempertanyakan penilaian opini WTP tersebut.

“Saya mengatakan hasil WTP ini merupakan kerja keras dari pemda dan pemprov serta semua pihak terkait. Hasil ini sekali lagi tidak diperoleh dengan mudah,” tegas Sekda disela-sela pertemuan antara Pemprov Papua bersama Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan undang – undang terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (15/6).

Sementara menyoal hubungan antara Papua dan Jakarta yang sama-sama meraih WTP, namun tingkat pembangunan dinilai lebih baik di ibu kota negara tersebut, Sekda menyatakan hal itu tak bisa menjadi tolak ukur.

“Kalau Jakarta bisa meraih WTP lalu Papua juga begitu, namun di ibu kota kan masih banyak warga yang tinggal di kolong jembatan”.

"Saya kira kita jangan berpikir dangkal terhadap kabupaten/kota yang mendapat opini WTP. Sebab kami bekerja sesuai dengan aturan yang ada, bukan main-main. Apalagi di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sekarang ini kami terus bekerja keras," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Hanura Rofinus Hotmaulana Hutahuruk mempertanyakan tujuh kabupaten/kota di Provinsi Papua yang mendapat opini WTP. Ia bahkan memplesetkan opini WTP yang diraih 7 kabupaten dengan “Wajar Tanpa Pemeriksaan”.

“Isu ini sangat mengemukan di Jakarta dimana banyak pihak di Jakarta mempertanyakan apakah tujuh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua tersebut benar-benar murni memperoleh opini WTP. Bahkan ada yang bilang itu WTP berarti Wajar Tanpa Pemeriksaan,” ucapnya.

Sebelumnya, Tujuh pemerintah daerah di Papua meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimanan diumumkan BPK RI terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015, Jumat (10/6) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.