Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua masih memiliki pekerja rumah (PR) untuk mengangkat sekitar 700 tenaga honor yang nyatanya belum masuk dalam data base. Hal ini dikatakan Kepala BKD Papua Nicholaus Wenda di kantor Gubernur Jayapura, Rabu (22/6).

Meski sebelumnya telah berhasil mengangkat 500 tenaga honorer, ia belum dapat memastikan kapan pemerintah pusat dapat mengakomodir dan mengangkat sisa tenaga honor kategori dua (K2) di lingkungan Pemprov yang belum terangkat.

“Memang soal tenaga honorer K2 menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi kami di BKD. Tapi kita terus berusaha mengadvikasi pemerintah pusat supaya bisa mengangkat tenaga honorer K2 di Papua," ujar Nicolaus.

Dikatakan, saat ini BKD Papua tengah melakukan pendataan ulang untuk menghitung jumlah pasti tenaga honorer di yang ada lingkungan Pemprov. Pendataan ini agar BKD memiliki data yang pasti dan jelas mengenai rencana mengangkat para tenaga honorer K2 itu.

“Kami harus membuat pendataan yang akurat, supaya kedepan jika ada formasi untuk penerimaan K2 tidak ada masalah lagi terutama untuk administrasinya,” jelas dia.

Selain itu, BKD akan terus memperjuangkan nasib mereka ke pusat sehingga masa depannya kian jelas.

"Makanya, kita sangat berharap dan keputusan bersama yang nanti dihasilkan dalam Rakernis mengenai tenaga honorer K2. Sekaligus menjadi perjuangan bersama 24 kabupaten/kota yang tengah mengupayakan pengangkatan pegawai honorernya”.