Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menempatkan tingkat demokrasi di Papua masuk sebagai kategori “buruk”. Dimana Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua 2015 sebesar 57,55 (dari skala 0 sampai 100). Angka tersebut turun 4,6 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2014 sebesar 62,15.

“Memang perkembangan IDI di Papua dari 2009 hingga 2015 mengalami kondisi pasang surut. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2009, indeks demokrasi di Papua tercatat sebesar 63,80”.

“Indeks ini terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011 (59,05) dan menempatkan posisi demokrasi di Papua termasuk kategori “buruk” pada tahun tersebut,” kata Kepala BPS Papua JB Priyono di Jayapura, Rabu (3/8).

Dia mengatakan, fuktuasi angka IDI adalah cermin situasi dinamika demokrasi di negara kita. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, yang memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi.

Hanya, lanjut dia, penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi oleh penurunan seluruh aspek demokrasi.

"Penurunan terbesar terjadi pada aspek lembaga demokrasi yang mencapai 12,88 poin dari 63,75 pada 2014 menjadi 50,87 pada 2015," ujarnya.

Dia menambahkan aspek kebebasan politik yang turun 2,96 poin dari 85,69 pada 2014 menjadi 82,72 dan aspek hak-hak politik yang turun 0,69 poin dari 42,51 pada 2014 menjadi 41,81 pada 2015.