Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua segera menyurati seluruh perusahaan daerah guna menjadwalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama dengan Gubernur Lukas Enembe.

Hal demikian berkenaan dengan keinginan Gubernur Lukas untuk memperbaiki kinerja BUMD yang dinilainya memiliki masa depan buram, bahkan beberapa diantaranya tak mampu menjalankan operasional perusahaannya dengan baik, apalagi menghasilkan pendapatan.

“Kita sedang inventarisir dulu seluruh perusahaan daerah yang ada, nah setelah itu kita segera surati bahwa sesuai dengan petunjuk Gubernur akan dilakukan RUPS sehingga mereka harus segera persiapkan diri,” terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Max Alua, Sabtu (20/8) pekan kemarin.

Ditanya wartawan mengenai jumlah BUMD di Papua yang tak memiliki kontribusi terhadap PAD, Max mengaku belum dapat mengumumkan sebab massih dalam pengamatan atau penelusuran. “Memang profil semua perusahaan daerah sudah kami miliki, bahkan sudah di audit karena ada rujukan di RUPS nanti. Hanya kita belum bisa mengumumkan berapa banyak yang sudah tak beroperasional secara baik”.

“Makanya, RUPS ini penting dan harus dilakukan oleh perusahaan daerah dimana Gubernur sebagai pemilik saham akan memutuskan seperti apa masa depan BUMD di Papua. Intinya kita ingin cepat supaya perusahaan daerah ini bisa hidup kembali. Sebab selain menjadi aset daerah, diharapkan keberadaan BUMD itu memberikan pendapatan sehingga mesti dikerjakan dengan baik,” tuturnya.

Sementara, dalam satu kesempatan Gubernur Papua Lukas Enembe mewacanakan penggabungan BUMD dikarenakan potret buram yang sudah tersemat di beberapa tubuh perusahaan-perusahaan tersebut.

Gubernur prihatin karena sebagian BUMD di Papua memiliki masa depan yang buram bahkan tak mampu menjalankan operasional perusahaannya dengan baik, apalagi menghasilkan pendapatan.

“Bahkan kalau saya lihat hidup segan mati pun tak mau BUMD kita. Makanya nanti akan ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewacanakan untuk penggabungannya,” terang dia.