Pemerintah Provinsi Papua menilai masalah keamanan menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas negara (Papua dan PNG), disamping persoalan teknis hulu, hilir serta sosial budaya.

Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama antar kedua negara untuk bisa menyamakan persepsi dan komitmen bersama yang responsif maupun akuntabel, dalam mengelola sumber daya ada pada DAS yang melintasi kedua negara tersebut.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan hal itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elisa Aury, Rabu (31/8) di Jayapura, pada Seminar Sehari DAS Lintas Negara.

Dikatakan, Papua memiliki sembilan DAS lintas negara di perbatasan Papua dan PNG yang terbagi di beberapa kabupaten.  Seperti DAS Merauke, Bian, Sakiramke, Digoel dan Fly River di Kabupaten Merauke.

Kemudian, DAS Digoel, Fly River dan Bian Kabupaten Boven Digoel. DAS Digoel di Kabupaten Mappi. DAS Tami dan Koari di Kabupaten Keerom, serta DAS Digoel di Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang.

“Sementara Kabupaten Jayapura terdapat DAS Tami, Sepik, Kohari dan Gunung Rawa”.

“Sehingga luas total kesembilan DAS tersebut adalah 4.678.581 ha," jelas dia.

Sementara untuk mendorong terlaksananya pengelolaan DAS, Gubernur mengatakan diperlukan koordinasi dan sinergi antara instansi pemerintah pusat dan daerah yang menangani bidang lingkungan hidup maupun kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan infrastruktur dasar.

“Karena itu, saya mengingatkan semua pihak, sangat penting untuk memetakan secara komprehensif kondisi DAS baik kendala dan permasalahan serta masukan dari pihak yang bersentuhan langsung maupun tidak”.