Guna memaksimalkan program kerja di 2017 mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota diimbau mengantisipasi kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.

Sinyalemen adanya pemangkasan anggaran tahun depan menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepadanya, saat sama-sama menghadiri kegiatan di Istana Negara Jakarta.

“Beberapa hari lalu ketika saya akan mewakili bapak Gubernur di istana negara dalam rangka akuntabilitas dan laporan keuangan. Saya sempat berbicara langsung dengan ibu Menkeu Sri Mulyani dan beliau katakan mungkin ada kebijakan lanjutan untuk pemangkasan (anggaran),” kata Sekda di Jayapura, pekan kemarin.

Tak hanya kepada Pemda, Sekda juga mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi agar melakukan hal serupa, sehingga tak mengalami hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan di 2017 mendatang.

“Saya harap hal ini juga menjadi catatan penting bagi SKPD di tingkat provinsi, lebih khusus bagi instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar di 2017 mengemas APBD induk dengan baik,” tutur dia.

Masih menurut Sekda, akibat pemangkasan anggaran, Kabupaten Boven Digoel dan Merauke mengalami penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Bila disederhanakan, ini berarti dananya seperti sedang dipinjam sementara oleh pemerintah pusat namun akan disalurkan pada saatnya nanti.

“Saya kira inilah satu kondisi obyektif yang baru kita temukan dalam pemerintahan saat ini. Tetapi saya ajak kita semua khususnya ASN sebagai abdi negara agar mengabaikan semua itu, serta tetap melaksanakan tugas pokok fungsi kita sebagaimana mestinya,” tutur dia.

Hery menyoroti adanya pemotongan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) secara besar-besaran untuk Kabupaten Mimika. Ini berarti hasil tambang PT. Freeport Indonesia yang diperuntukan untuk masyarakat, sudah dipangkas senilai Rp1,2 triliun dari Rp1,9 triliun total dana yang akan diterima.