Bupati Kabupaten Jayawijaya John Wempi Wetipo berharap usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), baik untuk provinsi dan kabupaten, bisa segera disahkan secepatnya sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Penuturan ini disampaikan Wempi disela-sela Rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas Konsolidasi Nasional Pembentukan Daerah Otonom Baru, Selasa (4/10) kemarin. Rapat yang dilangsungkan di Gedung Nusantara V DPD RI tersebut, dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia.

“Mudah-mudahan proses ini (pemekaran,red) bisa berlanjut, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga pembangunan di Papua bisa lebih cepat terlaksana karena wilayahnya terlalu besar, atau tiga kali lipat dari Pulau Jawa”.

“Apalagi ini bukan bicara soal rupiah, tetapi menyoal aspek politisnya yang sangat strategis. Sehingga saya pikir apa yang sedang bergulir dan tengah diperjuangkan untuk pemekaran, bisa menjadi kenyataan demi kemajuan pembangunan di tanah Papua. Lebih khusus untuk kesejahteraan masyarakat,” terang dia.

Ditambahkan Wempi, apa pun yang terjadi sikap politik yang sudah diambil para bupati dan perwakilan DPD RI, sudah sangat jelas. Diantaranya mendorong pemekaran tiga provinsi di Papua serta sejumlah kabupaten.

Hanya saja, soal jadi atau tidaknya itu menjadi urusan belakangan. “Sebab yang terpenting saat ini kita dorong dulu. Soal nanti ada keputusan lain, itu menjadi wewenang pemerintah dan DPR RI. Karena apa yang dilakukan saat ini barulah sebatas usulan dan belum final. Artinya masih ada langkah berikut untuk bagaimana membicarakan dengan pihak pemerintah dengan DPR RI,”jelasnya.

Sementara dalam Rapat DPD RI Komite I bersama Bupati dan Walikota, sepakat mengusulkan pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah.

Rapat yang dipimpin Ketua DPD Komite I, Ahmad Muqwoan tersebut juga mengusulkan pembentukan sejumlah kabupaten baru di Papua, yakni Kabupaten Lembah Roufaer, Kabupaten Yamo, Kabupaten Moni, Kabupaten Mimika Barat, Kabupaten Mimika Timur, Kota Timika, Kabupaten Muara Digoel, dan Kabupaten  Admi Korbai.

Kemudian Kabupaten Muyu, Kabupaten Ghondumi Sisare, Kabupaten Puncak Trikora, Kabupaten Baliem Centre, Kabupaten Kembu, Kabupaten Bogoga, Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Seir, Kabupaten Memberamo Hulu, Kabupaten Yahukimo Barat Daya, Kabupaten Yahukimo Utara, Kabupaten Yahukimo Timur, Kabupaten Eroma, dan Kabupaten Yalimek.

Selanjutnya, Kabupaten Ketengban, Kabupaten Byak Napa Swandiwe, Kabupaten Pulau Numfor, Kabupaten Yapen Barat Utara, Kabupaten Yapen Timur, Kabupaten Grime Nawa, Kabupaten Okkha, Kota Lembah Baliem dan Kota Merauke.

Sementara dua usulan kabupaten yang tak mendapat pandangan DPD, yakni Kaabupaten Sinak dan Kabupaten Keerom Timur.