Belasan pendemo yang menamakan diri Forum Penyuluh Pertanian Provinsi Papua, berunjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (6/10), menolak marger (penggabungan) ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua.

Dengan pengganbungan dua instansi itu, mereka khawatir tak lagi ditunjuk sebagai penyuluh. Hal demikian disampaikan Nathan Ansanay, Kepala Bagian Penyuluh Provinsi Papua.

“Mestinya nasib penyuluh ini diperhatikan karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebaliknya, nasib kami kurang diperhatikan pemerintah, apalagi dengan gaji-gaji yang sangat pas-pasan, tapi harus dituntut bekerja banyak,” tuturnya.

Pihaknya meminta pemerintah agar memperhatikan nasib penyuluh sekaligus mendengarkan perjuangan dan aspirasi tersebut. “Apalagi selama ini kita sudah dengar pemerintah ada rencana mengangkat tenaga penyuluh kontrak. Tapi ini disayangkan karena dibatasi usia minimal 35 tahun, dimana sebagian besar usia penyuluh yang ada banyak sudah lewat,” katanya.

Dia menambahkan, tenaga penyuluh di Papua selama dihadapkan dengan tugas yang berat. Dimana satu penyuluh membawahi tiga distrik, namun kesejahteraannya tak diperhatikan dengan baik.

“Karena itu, sekali lagi pemerintah harus memperhatikan nasib para penyuluh di 29 Kabupaten/Kota. Khusunya untuk gaji penyuluh wajib ditambah”.

“Pemerintah juga jangan hanya memperhatikan tenaga guru dan medis saja. Jika ada formasi dalam penerimaan pegawai negeri, seharusnya ada formasi untuk penyuluh. Karena kita punya hak yang sama,” tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda ketika menerima pengunjuk rasa mengatakan, masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait dengan upaya marger tersebut.