Pemerintah Provinsi Papua menilai pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) memerlukan suatu perencanaan yang komprehensif serta mengakomodasikan berbagai kepentingan dari stakeholder wilayah setempat.

Hal demikian disampaikan Asisten bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri pada rapat koordinasi pengelolaan DAS lintas negara RI, di Jayapura, kemarin.

Elia pun berharap penanganan permasalahan dan pengelolaan DAS mesti dilakukan secara multisektor dan multipihak dalam beberapa wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi bahkan lintas negara.

“Dengan begitu diharapkan dapat tercapai keterpaduan pengelolaan DAS yang optimal serta kesamaan persepsi maupun komitmen bersama dengan pihak terkait, baik kalangan pemerintah, akademisi, litbang, penegak hukum, dunia usaha dan masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 2012 tentang Pengelolaan DAS, telah diatur mengenai penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS lintas negara. Dimana tim penyusunan rencana pengelolaan DAS lintas negara akan menghadapi permasalahan yang kompleks semakin tinggi dan rumit.

“Sehingga diperlukan koordinasi dan komitmen antar para pihak yang ada di negara RI dan negara Papua Nugini terkait permasalahan perbatasan di kedua negara. Apalagi sudah banyak konsep pembangunan yang berbasis pada pelestarian ekosistem DAS. Hanya memang, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala maupun hambatan," terang dia.

Dilain pihak, lanjut Elysa, pada RPJM 2015-2019 salah satu ouput Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal dalam pengelolaan DAS dan hutan lindung, yakni penandatanganan kerjasama DAS lintas negara, dimana khusus untuk Papua yang berbatasan dengan negara Papua Nugini terdapat sembilan aliran sungai lintas negara.

Dimana penyusunan rencana pengelolaan DAS lintas negara RI-Papua Nugini pada 2016, telah diawali dengan sosialisasi di wilayah selatan Papua, yang meliputi Kabupaten Boven Digul, Mappi, dan bagian utara meliputi Pegunungan Bintang, Yahukimo, Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura.

“Karena itu, kita sangat berharap pengelolaan DAS ini dapat dirasakan manfaat dam keberadaannya oleh semua pihak,” ucap dia.