Gubernur Papua Lukas Enembe menilai komitmen Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam pengaplikasian Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), masih rendah. Hal demikian menyebabkan, pelaksanaan PPRG masih belum optimal sehingga kurang tersedianya data terpilah gender pada seluruh SKPD.

“Inilah hambatan dan tantangan yang dihadapi sehingga diperlukan perhatian dari SKPD untuk melakukan pembenahan,” terang Gubernur Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Rosina Upessy pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan perencanaan PPRG dengan pendekatan baru bagi SKPD di Papua, Kamis (17/11).

Dikatakan, saat ini upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, adalah melalui strategi pengarusutaman gender melalui pembangunan sosial sesuai Inpres 9 2000 dan Permendagri 67 2011 tentang PUG di daerah.

Sementara untuk mempercepat pelaksanaan PPRG, sesuai target yang ditetapkan baik di kementerian/lembaga maupun daerah, telah diterbitkan Surat Edaran bersama empat Menteri pada 2012, yakni Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Surat Edaran itu, menyoal strategi nasional percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG yang diintegrasikan kedalam pembangunan nasional dan daerah mulai dari kebijakan, program, kegiatan, monitoring dan evaluas.

“Makanya, salah satu wujud pelaksanaan PUG adalah adanya perencanaan PPRG, dimana dua proses ini saling terkait dan terintegrasi guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian laki-laki dan anak perempuan serta kelompok yang berkebutuhan khusus,” kata dia.

Dia menambahkan, secara teknis dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, disebutkan bahwa para perencana dan penyusun anggaran SKPD diharapkan melaksanakan analisa gender dengan melihat dan mendengar permasalahan.

Termasuk menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tujuan memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan masyarakat.

“Sebab instrumen penting dalam melakukan analisa adalah pentingnya ketersediaan data terpilah gender serta perlunya penguatan kapasitas bagi para perencana program dan penyusunan anggaran. Sehingga visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dapat terwujud,” tuntasnya.