Pemerintah Provinsi Papua mengajak media massa di Bumi Cenderawasih agar tak berat sebelah dalam menyajikan berita. Hal demikian untuk mengindari potensi pertikaian antar golongan dan agama yang baru-baru ini mengemuka.

“Menurut saya kehadiran media bisa memberi dampak positif dan negatif. Namun kita harus melihat dampak negatif kemarin dalam penggunaan media online yang tidak tepat seperti kasus Ahok, karena disajikan sepenggal-sepenggal”.

“Makanya saya harap media mampu memberikan informasi yang berimbang. Sehingga potensi pertikaian dan konflik bisa dihindari,” terang Staf Ahli Gubernur Papua Rosina Upessy dalam satu kesempatan, kemarin.

Dikatakan Rosina, selama kurang lebih tiga tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, telah banyak program pemerintah yang sudah direalisasikan dan sangat dirasakan oleh masyarakat hingga tingkat bawah sekalipun.

“Karena itu, saya minta kepada media masa baik elektronik, cetak maupun online yang ada di Papua untuk ikut mendukung pemerintah dengan menyampaikan informasi pembangunan”.

“Terutama keberhasilan yang sudah dicapai, supaya bisa sama-sama ikut membangun tanah ini menjadi lebih baik sesuai dengan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” tutur dia.

Ditambahkan dia, Provinsi Papua pada 2020 akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 20. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan masyarakat termasuk media massa untuk ikut memberikan dukungan penuh agar pagelaran empat tahunan tersebut bisa terlaksana di Bumi Cenderawasih.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua minta masyarakat tak berbicara masalah agama di media sosial (medsos), supaya tak sampai menyakiti pihak tertentu karena berpotensi menyebabkan keresahan maupun konflik.

Hal demikian disampaikan Wagub Klemen Tinal di Jayapura, menanggapi pertanyaan wartawan seputar isu-isu provokasi seputar SARA yang belakangan ramai di media sosial.

"Bicara soal agama itu sangat sensitif karena urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Makanya saya minta tak berbicara soal agama baik di depan publik maupun di medsos," ujarnya.

Klemen juga mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan merupakpan negara agama. Sehingga jika ada seseorang yang berbicara soal agama, masyarakat diminta untuk tak ikut-ikutan memberi komentar.

“Kalau bisa jangan tulis-tulis sesuatu di media sosial. Tapi memang biasanya masyarakat ada yang jika tidak menulis status di medsos, merasa seperti ada yang kurang dalam hidupnya”.