Pemerintah Daerah diimbau selektif menerima migrasi atau perpindahan penduduk dari luar Papua yang bakal menetap di seluruh kabupaten dan kota.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal berharap agar warga yang diterima benar-benar berkualitas, edukatif serta memiliki pengalaman kerja yang baik, untuk membantu pemerintah meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Wagub Klemen kepada pers, menyikapi tingginya migrasi yang menyebabkan kepadatan penduduk, khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, pekan lalu.

“Saya boleh bilang tingkat penduduk di Papua apalagi di Jayapura saat ini sangat padat. Bukan karena pertumbuhan atau populasi tinggi, tapi karena tingkat migrasi. Bayangkan setiap kapal putih masuk orang baru banyak berdatangan, begitpun bila ada pesawat masuk pasti ada

orang baru,” .

“Makanya saya minta Pemda di seluruh Papua harus selektif, supaya mereka yang datang mampu membantu pemerintah menunjang pembangunan dan perekonomian daerah,” terang dia.

Wagub juga meminta pemerintah daerah memperketat penjagaan di setiap pintu-pintu masuk di bandara maupun pelabuhan. Sebab, kata Wagub, jangan sampai yang masuk seorang kriminal maupun pelarian yang dapat memberi beban bagi daerah ini.

“Disini (Papua,red) sudah cukup banyak masalah. Jadi jangan ada lagi yang datang ke Papua membawa masalah. Intinya kami tidak melarang, semua orang boleh datang ke Papua tapi lagi-lagi harus yang tidak bermasalah,” ujarnya.

Sementara Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Daud Ngabalin minta kepada seluruh kabupaten dan kota di Papua pro aktif menjalankan amanat Pergub 15 2013 tentang pengendalian dan penertiban penduduk.

Menurut pengamatan Daud, sampai saat ini Pergub tersebut baru dijalankan Kabupaten dan Kota Jayapura. Selebihnya belum melaksanakan sehingga upaya pengendalian dan penertiban penduduk dikhawatirkan tak berjalan maksimal.

“Oleh karena itu, kita meminta pemerintah kabupaten agar segera melaksanakan Pergub 15 2013 sebab kewenangan mutlak ada di kabupaten dan kota”.