Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan lembaga keagamaan di Bumi Cenderawasih penerima dana hibah 2016, untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban, paling lambat pada 10 Januari 2017.

Demikian disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyaratan Setda Papua Naftali Yogi, di Jayapura, pekan lalu.

Ia berharap tak ada lagi keterlambatan penyampaian di tahun 2017, sebab dikhawatirkan akan menjadi temuan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Sebab kemarin ada beberapa lembaga keagamaan yang pertanggungjawabannya telat dimasukan ini bisa jadi temuan (BPK). Karena itu, kita harap jangan lagi ada kesan mengulur waktu yang dapat merugikan semua pihak terkait,” imbau dia.

Menurut dia, untuk 2016 Pemprov Papua telah menyalurkan dana pemberdayaan bagi 51 lembaga keagamaan di Papua senilai Rp21,7 miliar. Untuk tahun ini, diperkirakan penyerahan bantuan masih pada kisaran yang sama, sementara pencairannya akan dibagi dalam dua tahap, yakni 50 persen untuk tahap pertama dan sisanya di tahap kedua.

“Hanya sekali lagi kami ingatkan untuk bisa mencairkan dana tahap kedua, lembaga keagamaan diwajibkan mempertanggungjawabkan yang tahap pertama dulu,” terang dia.

Ia kembali mengingatkan agar dalam penggunaan dana bantuan kelembagaan tersebut, diperuntukan bagi keperluan jemaat, dan bukan untuk pribadi pendeta atau gembala.

“Sebab jika sifatnya pembinaan maka lakukan lah pembinaan. Jangan pemerintah memberi bantuan lalu sinode berikan lagi ke Hamba Tuhan (pendeta) dalam bentuk bantuan buat umat dan untuk pribadi pendeta. Tidak boleh seperti itu, karena dana ini bukan untuk kasih pribadi. Tetapi kalau dikasih ke sinode maka dibantunya ke jemaat bukan pribadi,” terang dia.

Menurut dia, pemberian bantuan yang benar diantaranya menyerahkan untuk keperluan pembangunan pastori jemaat. “Tapi kalau kasih pendeta untuk bangun rumah pribadi mereka nah ini yang harus hati-hati,” imbaunya.