Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua pada tahun ini menargetkan pembangunan sekitar 200 unit rumah gratis bagi warga yang kurang mampu.

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Papua Ribka Haluk, rencananya 200 unit rumah ini akan dibangun di tiga kabupaten, yang masih akan dipilih lokasinya.

“Namun seluruh dananya ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Karena pembangunan 200 unit rumah ini adalah program dari Kementerian Sosial yang berupa perumahan bagi komitas masyarakat  terpencil," katanya.

“Sementara untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini yang sudah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Papua,” terang dia di Jayapura, Jumat (24/2) kemarin.

Kendati menyiapkan pembangunan rumah bagi warga kurang mampu, ada syarat yang mesti dipenuhi masyarakat untuk mendapat rumah permanen gratis dari pemerintah Provinsi Papua.

Diantaranya dengan menyiapkan lahan untuk dibangun rumah, kemudian surat pelapasan tanah, Akta serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara type rumah yang dibangun, yakni 45 plus yang terdiri dari serambi, ruang tamu, dua kamar tidur, dapur serta toilet.

“Sementara untuk pembangunannya, perlu diketahui sudah masuk dalam tahap lelang. Setelah ada pemenang lelang akan segera dibangun, namun tentunya menunggu disediakannya lahan dari masyarakat dulu,” kata dia.

Sekedar diketahui, sejak 2013 Dinas Sosial dan Permukiman Papua telah membangun rumah sebanyak 870 unit  yang tersebar di 29 kabupaten dan kota.

Pembangunan rumah sebagai bagian tindaklanjut dari program Nawacita Presiden Jokowi serta program yang telah dicanangkan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang menargetkan pembangunan rumah sebanyak 13 ribu unit hingga 2018 mendatang.