Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta seluruh Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar membantu mengawasi penggunaan dana pemerintah daerah (pemda).

Hal demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, usai launching Launching e government dan forum pembangunan Papua, Rabu (8/3) di Jayapura.

“Kita harap jangan sampai para inspektorat dan pengawas intern ini tidak ada gunanya. Jadi harapan kita nanti seluruh APIP ini menjadi mitra dari KPK.”

“Termasuk juga para rekan-rekan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tingkat daerah didalam mengawal seluruh dana pemda agar dimanfaatkan sesuai dengan yang seharusnya,” kata Basaria.

Ia mengharapkan kedepan dengan diterapkannya e-government di Bumi Cenderawasih, Papua mampu menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia bagian timur.

“Semoga Papua bisa menjadi yang terbaik di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Bila perlu mampu bersaing dengan Provinsi Jawa Barat, sehingga kedepan Papua mampu menjadi yang terdepan di Indonesia timur, sekaligus melatih daerah yang belum menerapkan e government tersebut,” harap dia.

Pada kesempatan itu, Basaria mengapresiasi launching e-government Papua dimana, Papua menjadi provinsi yang keempat dalam peluncuran program dan aplikasi tersebut.

Ia berharap, pada 2018 seluruh Provinsi di Indonesia sudah dapat menerapkan program ini. Sebab melalui program dan aplikasi ini, baik masyarakat dan apparat pemerintah daerah akan mendapat banyak kemudahan.

"Intinya kami mendukung dan siap berada disini memberikan pendampingan. Supaya implementasi e-government ini bisa berjalan dengan baik," tutur dia.

Sementara itu, launching e government tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan mitra Pembangunan Papua maupun para Bupati/Walikota se-Papua.