Pemerintah Provinsi Papua mengakui sekitar 60 persen masyarakat di pegunugan bergantung pada umbi-umbian. Oleh karena itu, instansi terkait diminta untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga tak terjadi kerawanan pangan umbi-umbian seperti yang pernah terjadi di masa lalu, yakni di Yahukimo dan Lanny Jaya.

Hal demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan se Provinsi Papua tahun 2017, Selasa (14/03) di Jayapura.

Menurut Sekda, Rakernis yang dilaksanakan kali ini, diharapkan menghasilkan pemetaan komoditi dibidang perkebunan. Dengan demikian, diharapkan instansi terkait dapat mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kelompok pertanian yang ada, guna membuka lahan dalam upaya menanam komoditi unggulan tersebut.

Pada kesempatan itu, Sekda menyoroti masih belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan, terutama di bidang perkebunan, padahal menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Karena itu, saya minta instansi terkait di masa mendatang dapat mendorong masyarakat, untuk fokus mengembangkan komoditas perkebunan yang dianggap mampu dan mendukung kebutuhan masyarakat. Termasuk untuk komoditi unggulan yang mudah dikembangkan oleh para petani di Papua.”

“Apalagi Pemerintah Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lukas Enembe - Klemen Tinal, sangat memberikan perhatian penuh kepada sektor perkebunan.”

Sementara itu, kegiatan Rakernis Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan, dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua yang diwakili Sekda Papua Hery Dosinaen.

Pada kesempatan itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertaninan RI, Ir.Bambang, MM menyerahkan penghargaan kepada dari Kementerian Pertanian kepada Gubernur Papua yang dinilai serius memberikan perhatian di bidang perkebunan maupun pertanian.