Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh elemen masyarakat di segala lintas sektor untuk mencegah tindak kekerasan terhadap ibu dan anak. Hal ini disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, baru-baru ini.

Sekda juga menekankan betapa pentingnya peran pemerintah daerah setempat dan pihak keluarga secara khususnya untuk meminimalisasi angka tindak kekerasan terhadap ibu dan anak di lingkungan keluarganya.

“Dengan begitu, kita harapkan ke depan Papua dapat menjadi lebih baik dan Bumi Cenderawasih turun menjadi daerah layak anak,” terang dia.

Masih dikatakan dia, kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten/kota jangan meningkat setiap tahunnya. Sebab hal demikian bertentangan dengan symbol Tanah Papua dapat yang merupakan tanah damai.

“Oleh karena itu, saya harap hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota sehingga angka kekerasan bagi ibu dan anak bisa dicegah serta dimimalisasi,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota agar segera melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia juga meminta pemda kabupaten dan kota berkoordinasi dengan semua sector terkait, sebab untuk dapat maksimal, penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Saya rasa perlu sekali peranan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak seperti bekerja sama dengan komisi hak asasi manusia.”

“Karena, penanganan anak dan perempuan di Papua membutuhkan sinergitas dari semua komponen maupun stakeholder. Dengan begitu, penangananya kedepan tidak hanya bertumpu pada badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” kata dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anike Rawar menyerukan agar “kaum hawa” wajib untuk dihargai oleh semua pihak karena kehadirannya telah banyak menunjang pembangunan di tanah ini.

Ia mengharapkan di tahun ini, kekerasan terhadap kaum perempuan tetapi juga anak dapat ditekan dan diminimalisasi. “Sebab sudah saatnya kaum perempuan disejajarkan dengan laki-laki seiring dengan perkembangan zaman saat ini.”

“Kita coba lihat saat ini telah banyak kaum perempuan menduduki beberapa jabatan strategis, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat. Makanya, kita akan terus mendorong keterwakilan kaum perempuan, baik di eksekutif maupun legislatif, termasuk memenuhi target 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD. Sebab sudah saatnya perempuan disejajarkan dengan laki-laki," tutup dia.