Pelaksana karantina pertanian bersama peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota, diimbau meningkatkan tugas pokok dan fungsinya untuk mencegah dan mengamakan wilayah Papua dari penyakit hewan menular strategis (PHMS).

PHMS merupakan penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak, baik melalui air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia. Tetapi juga dengan perantara biologis, seperti virusm bakteri, amuba atau jamur.

“Makanya saya minta ada koordinasi antara pihak terkait untuk melakukan pencegahan. Dengan begitu, harapannya kita bisa menjaga wilayah Papua agar bisa bebas dari penyakit rabies dan flu burung,” terang Gubernur Papua dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada forum koordinasi teknis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, Rabu (29/3) kemarin.

Elysa menyambut positif forum koordinasi yang dilakukan karena dapat mengkoordinasikan segala aspek, terkait dengan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk itu, pihaknya memandang penting koordinasi antar pelaksana fungsi peternakan dan kesehatan hewan baik provinsi, kabupaten dan kota maupun lembaga milik kementerian teknis terkait yang ada di Provinsi Papua.

“Sebab dengan begitu, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan di Papua, karena aspek pengembangan dan peningkatan populasi ternak tidak terlepas dari aspek kesehatan hewan.”

“Khususnya fungsi kesehatan hewan, selain ikut meningkatkan produksi dan produktivitas ternak tetapi juga mempunyai peran yang cukup besar dalam mengamankan wilayah Papua dari penyakit hewan menular strategis,” tutur dia.

Dia menambahkan, aspek politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai dan tak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu merupakan kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

“Apalagi Pemprov baru-baru ini telah melaunching sistem e-government Papua dan dan forum pembangunan Papua, dimana di Indonesia tidak banyak provinsi yang telah meluncurkan program baru ini.”

“Penerapan e government sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan itu dapat terjadi di lapangan dan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat Papua. Diharapkan implementasi e-government di Papua dapat mendukung pencegahan dan pengamanan wilayah Papua dari PHMS,” pungkasnya.