Perancis dan Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 4.000-an kampung Provinsi Papua yang hingga saat ini belum terlistriki.

Kesiapan dua negara ini telah tertuang dalam penandatangan nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU), bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua, 30 Maret lalu, di Jakarta.

“Intinya dua negara ini siap untuk membangun PLTS di Papu dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat saat ini, yakni untuk meningkatkan kebijakan elektrifikasi di seluruh nusantara, paling lambat 100 persen di 2020.”

“Dari Pemerintah Provinsi Papua saya mewakili Gubernur dalam penandatangan dan pemerintah perancis diwakili Menteri Perindustrian dan Inovasi, kemudian ada juga perwakilan dari Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Pusat,” terang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Bangun Manurung di Jayapura, Sabtu akhir pekan lalu.

Menurut Bangun, dua Negara ini nantinya akan berkoordinasi bersama pihak PLN dan Pemerintah Provinsi Papua agar tak terjadi tumpang tindih pembangunan PLTS. “Sebab dalam Dana Alokasi Khusus pihak PLN juga akan mendukung pembangunan PLTS dan PLTMH.”

“Sehingga fungsi koordinasi ini untuk mengatur, mana yang dikerjakan pemerintah provinsi, kemudian PLN di lokasi mana, selanjutnya negara Perancis dan Amerika dibagian mana,” terangnya.

Sementara menyinggung soal kapasitas pembangunan PLTS di tiap-tiap kampung, Bangun mengatakan akan bergantung pada kondisi di masing-masing daerah, atau disesuaikan dengan kondisi lapangan. “Paling kecil kapasitasnya 15 KWP. Nah kalau penduduknya banyak kapasitasnya bisa ditingkatkan hingga 100 KWP. Intina sesuai kebutuhan di lapangan lah,” tuturnya.

Dia menambahkan, PLTS yang dibangun nantinya 100 persen dibiayai oleh dua negara tersebut. Namun setelah dibangun, masyarakat akan dibebankan tarif berdasarkan penggunaan.

“Tapi sekali lagi tariff yang dibebankan nantinya dipergunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan PLTS. Sebab nanti ada sumber daya manusia yang akan ada atau standby di tempat untuk pengoperasian PLTS.”

“Sedangkan untuk mekanisme pembayaran, nanti sebelum pembangunan PLTS aka nada tim yang turun melakukan sosialisasi. Sehingga saat pengoperasian tak ada lagi kendala yang menghambat,” pungkasnya.