Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) berbasis wilayah adat di Provinsi Papua, yang pertama kali diselenggarakan di tiga wilayah adat, yakni Merauke, Biak, Wamena, disambut antusias oleh masyarakat.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad di Jayapura, Kamis (6/4) kemarin, kepada wartawan.

“Pelaksanaan Musrenbang Otsus yang pertama diselenggarakan sejak berlakunya Otsus di Papua ini mendapat antusias yang sangat tinggi dari masyarakat. Ini bisa kita lihat juga dari jumlah pesertanya yang melampaui target kita dari yang diharapkan,” kata dia.

Sementara hal menarik dari pelaksanaan Musrenbang Otsus, kata dia, dihadiri pula oleh anggota DPR Papua sesuai daerah pemilihan (Dapil). “Sehingga pertemuan ini kami rasa sangat baik. Apalagi didukung penuh oleh Anggota DPR Papua dari Dapil setempat. Sehingga kita lihat Musrenbang Otsus ini sangat positif untuk pembangunan,” kata dia.

Lanjut dia, pelaksanaan Musrenbang Otsus ini sebenarnya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat asli Papua. Apalagi Gubernur Papua Lukas Enembe masih menerapkan kebijakan 80 persen dana Otsus untuk kabupaten dan kota.

“Intinya Musrenbang Otsus ini untuk mengidentifikasi masalah dan kendala apa yang dihadapi dalam implementasi Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) serta Kartu Papua Sehat (KPS)”.

"Dilain pihak, harapannya bisa tersusun usulan rencana penggunaan dana Otsus yang dikelola Pemprov (20 persen) dan kabupaten/kota (80 persen) guna mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan otonomi khusus, serta meningkatkan kualitas hidup Orang Asli Papua (OAP)," pungkasnya.

Sementara berkaitan dengan pengelolaan dana Otsus, ia mengimbau pemerintah kabupaten/kota agar tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan dana Otsus tahap pertama.

“Setiap tahun pemerintah kabupaten sering telat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Karena itu, kita imbau kedepan agar penyampaiannya lebih tepat waktu,” katanya.

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini telah mengajukan pencairan dana Otsus tahap pertama 2017. Kendati demikian, tak dipungkiri pencairan dana Otsus tahap pertama untuk kabupaten/kota bakal sedikit mengalami keterlambatan.