Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengusulkan pembentukan tim khusus yang berada di bawah koordinasi lembaga Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) provinsi, guna mengawasi stok darah yang menurut sangkaan beberapa pihak, diperjual belikan.

“Darah manusia ini tak boleh diperjual belikan dan harus diberikan secara gratis, apapun alasannya. Karena itu, kita usul kepada Palang Merah Indonesia (PMI ) Papua, untuk membentuk tim dibawah perpanjangan tangan  Saber Pungli provinsi, yang langsung untuk mengawasi  stok darah,” kata Wagub usai melantik Pengurus PMI Papua periode 2017 – 2022, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Menurut Klemen, fungsi PMI Papua sangat vital untuk penyediaan stok darah bagi masyarakat. Oleh karenanya, Pemprov Papua pada tahun mendatang bakal mengalokasikan sejumlah dana hibah per tahun untuk memberi dukungan operasional terhadap PMI.

“Kita ingin membantu pengadaan kantong-kantong darah, kemudian mengadakan alat yang bisa mendeteksi  penyakit menular, seperti HIV, hepatitis dan sipilis atau gonore”.

“Sebab kita ingin menjadi contoh yang baik bagi Indonesia dengan menunjukan bahwa Papua itu luar  biasa,” terang dia.

Sementara agar stok darah di Papua senantiasa tercukupi, Wagub meminta kerjasama seluruh elemen di Papua, baik pemerintah, legislatif, TNI/Polri, organisasi sosial, organisasi politik, lembaga perbankan, BUMN, BUMD, tokoh  masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan maupun lainnya agar rutin menyumbangkan darahnya secara periodik.

“Apalagi untuk pertolongan darah bagi pasien yang mengalami luka perdarahan hebat, seperti kecelakaan mobil, luka sayat, luka tusuk, luka tembak, serta operasi maupun pembedahan”.

“Makanya, saya imbau semua pihak di Papua wajib menyumbangkan darahnya  secara rutin. Sekaligus kita juga mendorong PMI provinsi dan kabupaten serta kota melakukan penandatangan kesepakatan bersama agar stok darah dapat terus tersedia di tanah ini,” harapnya.

Ketua PMI Provinsi Papua Yolanda Tinal berharap Pemprov  dapat segera merealisasikan rencana pemberian dana hibah tahunanan, agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi maksimal.

“Kita siap mempertanggungjawabkan dana tersebut  secara transparan dan akuntabel,” kata dia.

Sekedar diketahui, Papua sedikitnya membutuhkan 2.500 kantong setiap bulan atau 30.000 dalam setahun.