Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) mengkritisi rendahnya komitmen pimpinan daerah di Papua, lebih khusus dalam penyampaian laporan akuntabilitas.

Dimana sekitar 17 Kabupaten belum menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hal ini disampaikan Asisten Deputi Wilayah III Menpan & RB Naptalina Sipayung di Jayapura, Senin (29/5) kemarin.

Sementara dikarenakan belum menyampaikan pelaporan SAKIP, lanjut  Naptalina, pada akhirnya Kemen PAN dan RB belum dapat memberi penilaian akuntabilitas terhadap 17 kabupaten tersebut.

Ke - 17 kabupaten itu, yakni Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Dogiyai, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Yahukimo, Intan Jaya dan Deiyai.

“Padahal penyampaian laporan SAKIP ini sebenarnya sangat penting sekali. Sebab di Papua kan sudah launching sistem informasi e-Planning, e-Musrenbang, serta e-SAKIP”.

“Sementara bila ada kendala dalam penyusunan SAKIP, sebenarnya kami dari kementerian mesti memberi solusi dengan melakukan pendampingan. Sebab yang terpenting adalah komitmen dari pimpinan daerah itu sendiri untuk menyampaikan laporan,” ucap dia.

Senada disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Elia Loupatty. Pihaknya mengimbau bupati dan walikota agar segera menyusun SAKIP, untuk selanjutnya dilaporkan pada Kemen PAN dan RB.

“Kalau pelum paham bisa datang ke Biro Organisasi dan Pendayagunaan Pemerintah Daerah, sehingga ada pengarahan dan pembinaan.

“SAKIP ini sejajar dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Sebab ini wajah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Papua,” ucap dia.

Dia menambahkan, semestinya pelaporan SAKIP sudah dapat rutin dilaporkan pemda kabupaten. Apalagi sosialisasinya sudah dilakukan sejak 2014 lalu.

“Karena itu, saya minta agar hal tersebut menjadi perhatian. Sebab bila dilihat dari rangking, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mesti bekerja keras agar penyusunan SAKIP  semakin tepat waktu dan berkualitas,” imbaunya.