Gubernur Papua Lukas Enembe merasa tak terima dengan tudingan mantan pejabat Bupati Mappi dan Mimika, Allo Rafra, yang menyebut raihan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejumlah pemda di Bumi Cenderawasih, termasuk pemerintah provinsi, diduga dari hasil suap.

Lukas menyebut, raihan WTP yang diterima Papua merupakan buah dari hasil kerja keras semua pejabat terkait, yang ada di tanah ini. Apalagi, pihaknya selalu tegas dan menginstruksikan kepada seluruh staf untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau terjadi penangkapan WTP suap kemarin, itu masalahnya di Jakarta. Tak ada kaitannya dengan Papua. Sebab kalau ada temuan di SKPD saya langsung perintahkan untuk dikembalikan dan diselesaikan. Sehingga bisa dipastikan pemerintah provinsi bersih dari apa pun karena tidak ada lagi temuan”.

“Karenanya saya tegaskan kalau tahun ini pemerintah provinsi terima hasil audit BPK 2016 dengan raihan WTP, jelas sekali itu juga hasil kerja keras kita (bukan karena suap),” bantahnya.

Allo Rafra, lanjut Gubernur, mestinya malu sebab pada masa pemerintahannya opini BPK lebih banyak berkutat pada disclaimer. Ia pun tak ragu menyebut pemerintahan di masa Allo Rafra, telah sangat merusak tatanan pemerintahan di Papua.

“Opini pemerintahan di Papua dari tahun ke tahun disclaimer. Kini kita bekerja keras mengubah dengan membenahi aset kita yang dulunya pada jaman Allo Rafra yang juga menjadi Kepala Pemerintahan dijual oleh mereka”.

“Jangan bicara sembarang, kalau kita berhasil berarti itu hasil yang sebenar-benarnya. Ini jamannya pemerintah sebelumnya yang sudah hancur dan justru sekarang sedang kita perbaiki,” ucap dia.

Sebelumnya, Tokoh masyarakat Mimika, Papua, yang pernah menjabat sebagai Bupati Mappi dan Mimika, Athanasius Allo Rafra, mencurigai BPK dalam memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi beserta sejumlah kabupaten/kota se-Papua.

Kejadian penangkapan salah satu Auditor BPK karena kasus suap WTP di Jakarta, menjadi tolak ukur bagi dirinya untuk memberi pendapatan. Ia curiga besar kemungkinan modus serupa terjadi di Papua.

"Kalau BPK Papua membantah tidak ada praktek seperti itu, saya tidak percaya. Justru di Papua jauh lebih kencang," katanya.