Pemerintah Provinsi Papua berharap aparatur pengelola keuangan daerah dapat meningkatkan kapasitas, kompetensi maupun profesionalisme kinerjanya.

Hal ini bertujuan agar kinerja pengelolaan keuangan daerah, senantiasa konsisten dan maksimal dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan diatas tanah ini.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty mengatakan hal itu dalam Bimbingan Teknis Bidang Pendapatan se-Papua di Aula Balai Diklat Pengembangan SDM Papua, Selasa (1/8) kemarin.

Menurut dia, dalam tata kelola penerimaan pendapatan daerah, selalu terjadi perubahan aturan. Diantaranya terkait masalah penatausahaan penerimaan keuangan daerah yang berkaitan dengan perpajakan daerah.

Oleh karena itu, pihaknya menilai positif kegiatan bimbingan teknis bidang pendapatan daerah tersebut. Sebab para aparatur dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerimaan pendapatan daerah.

“Lebih lagi untuk pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan retribusi. Dimana melalui kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan aparatur SKPD terkait mampu kelola retribusi daerah dan maupun Samsat se- Papua”.

“Hal demikian bertujuan supaya pegawai sebagai aparatur dapat memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, pengelolaan penerimaan pendapatan daerah memiliki peran dan fungsi yang strategis,” ucap dia.

Dia menambahkan, kredibilitas pemegang pengelolaan keuangan, kemampuan keilmuan dan professional SDM serta sistem administrasi keuangan, sangat berpengaruh pada kesehatan manajemen kantor. Seperti pencatatan keuangan, pengelolaan laporan keuangan yang benar dan cepat sangat dibutuhkan.

“Karena itu, melalui pelatihan ini diharapkan dapat diajarkan berbagai hal yang menjadi tuntutan seorang aparatur atau bendahara dalam mengelola keuangan daerah,” pungkasnya.