Ikatan Keluarga Alumni Sulawesi Utara di Provinsi Papua (IKASUP) merekomendasikan agar penempatan aparat keamanan di daerah kabupaten dan kota, wajib memiliki karakter pengayom, penuh integritas dan profesional.

Penempatan aparatur yang tak berkarakter dimaksud, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. “Seperti kekhawatiran apabila seorang aparat itu berlaku tidak adil hingga menyebabkan penembakan kepada warga”.

“Sebab kehadiran aparat keamanan itu untuk melindungi dan membina masyarakat Papua dengan prinsip dasar kasih menembus perbedaan. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang justru merugikan masyarakat,”terang Ketua IKASUP, Doren Wakekrwa, dalam rekomendasinya kepada pemerintah provinsi dan Forkompinda, akhir kemarin, di Jayapura

Ia juga berharap agar dalam mengelola keberagaman di Papua, masyarakat perlu lebih ditanamkan nilai-nilai karakter kebangsaan, yang dimulai dalam lingkungan keluarga. Disamping itu, pemerintah provinsi wajib menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur yang menindaklanjuti Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas.

“Supaya nanti bisa menjadi landasan hukum untuk mencegah, menindak dan menutup ruang bagi Ormas yang bertentangan dengan pancasila”.

“Tetapi juga yang penting kita rekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk juga menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berdemokrasi. Serta tidak mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal seperti pemungutan suara melalui sistem noken. Makanya perlu ditetapkan dalam Perda maupun Pergub, sehingga tidak menimbul gangguan keamanan dan ketertiban saat Pilkada,” usulnya.

Pada kesempatan itu, Doren yang juga Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua tersebut berharap pelaksanaan Pilkada tak lagi menelan korban jiwa.

“Oleh karena itu, kita usulkan pembagian anggaran Pilkada 2018 harus merata bagi TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi Papua, Pengadilan Tinggi, Desk Pilkada Papua, DPR Papua, Bawaslu Papua dan KPU Papua. Sebab penanganan masalah pilkada juga harus ditangani secara khusus,”pungkasnya.