Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua membantah ada intervensi pejabat dalam perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). BKD juga memastikan seluruh prosesnya, dilakukan secara independen, transparan, adil dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

“Kami pastikan perekrutan IPDN bersih dari intervensi pejabat. Jika mungkin sebelumnya seperti itu, tetapi kita jamin di era kepemimpinan bapak Gubernur Lukas Enembe tidak ada intervensi seperti itu”.

“Justru sebaliknya, kita berupaya memberi pemerataan penerimaan. Sehingga semua pihak lebih khusus orang asli Papua bisa diakomodir,” kata Kepala BKD Papua Nicholaus Wenda di Jayapura, Jumat (8/9) kemarin.

Ia pun menyesalkan pernyataan sejumlah pihak di DPR Papua menyebut perekrutan IPDN, hanya dipenuhi anak pejabat.

“Tentunya kita sangat menyesalkan pernyataan anggota DPR seperti itu. Sebab semestinya bila yang bersangkutan tidak mengerti proses perekrutan calon praja IPDN, sebaiknya bertanya kepada kami atau panitia supaya tak mengeluarkan pernyataan sepihak,” ucap dia.

Dia menjelaskan, untuk penerimaan IPDN kali ini dilakukan secara online, dimana upaya intervensi seorang pejabat untuk meloloskan anaknya, bakal sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, calon praja akan mengikuti serangkaian tes, seperti kompetensi dasar, kesehatan hingga di pantohir.

“Bahkan tesnya dilakukan oleh panitia yang terdiri dari pihak Badan Kepegawaian Negara. Sehingga kita bisa pastikan bahwa tak ada titipan anak pejabat untuk diluluskan dalam penerimaan IPDN,” tuntasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize, mengkritisi penerimaan IPDN yang hanya dipenuhi anak-anak bos atau pejabat.

Karena itu, ia meminta Pemprov Papua mengevaluasi penerimaan calon praja IPDN Papua, lantaran setiap tahunnya, hanya sedkit anak asli Papua yang direkrut.