Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengesahan APBD induk 2018 pada bulan ini, sehingga implementasi anggaran maupun programm kerjanya dapat dilaksanakan pada awa tahun depan.

Hal ini disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, usai apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (9/10) kemarin.

Ia pun berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk fokus mendorong pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD induk 2018.

“Kita minta SKPD, mulai dari pimpinan da staf agar fokus mendorong penyampaian KUA PPAS APBD induk 2018,” imbaunya.

Hery berharap agar dalam KUA PPAS yang nantinya dibahas dengan DPR Papua, dapat menyertakan program-program, diantaranya seperti pendanaan untuk PON XX tahun 2020. “Sebab sudah menjadi arahan Gubernur Papua agar APBD induk 2018 dirampungkan segera, sehingga pelaksanaan program kerja tahun depan bisa berjalan sesuai harapan,” harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua meminta agar dokumen KUA PPAS Rancangan APBD induk 2018, dibahas bulan ini ke DPR Papua.

Menurut Lukas Enembe, rancangan APBD 2018 harus ditetapkan dalam bulan ini (Oktober, red), supaya pelaksanaan kegiatan tahun depan bisa berjalan di awal tahun.

Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota pun melakukan hal yang sama. Supaya, pelaksanaan kegiatan pembangunan di 2018 tak terganggu karena sebagian besar bakal diisi dengan agenda politik.

Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Indro Baskoro dalam satu kesempatan mengimbau agar penyusunan APBD 2018 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, disahkan tepat waktu.

Meski begitu, penyusunannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018,”katanya.