Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua diimbau membuka perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik saat hari libur, Sabtu dan Minggu. Hal tersebut bertujuan memaksimalkan perekaman KTP elektronik, sebelum Pilkada Gubernur 2018 bergulir.

“Perekaman KTP di Papua saat ini masih minim dan baru mencapai 28,89 persen. Makanya saya minta program perekaman KTP elektronik ini, wajib buka di hari libur”.

Apalagi pada saat itu ada banyak masyarakat yang tak kerja sehingga pelayanan perekaman dipastikan bakal lebih maksimal,” terang Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Zudah Arif Fakruloh, di Jayapura, Jumat (13/10).

Dia juga minta agar instansi kependudukan dan pencatatan sipil, aktif menurunkan petugas ke lapangan untuk melakukan perekaman. “Sebab menurut pengalaman di lapangan, keengganan masyarakat mengurus KTP elektronik menjadi salah satu faktor penyebab minimnya angka perekaman saat ini”.

“Makanya saya harap dalam tiga bulan terakhir ini, petugas perekaman wajib berada di lapangan melakukan jemput bola. Supaya target capaian 100 persen bisa terwujud,” harap dia.

Dirjen Fakrulah juga berharap agar Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil se-Papua agar mendatangi distrik-distrik, kampung, gereja, sekolah dan masjid untuk melakukan perekaman.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Pilgub Papua serta Pilbup di tujuh kabupaten pada 2018 mendatang, dapat berjalan maksimal, karena angka partisipasi jumlah pemilih tinggi.

“Tapi kita disini juga mengimbau agar tak hanya aparatur instansi pemerintah saja yang aktif. Masyarakat juga wajib untuk berpartisipasi supaya target perekaman ini bisa terpenuhi 100 persen,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, mengakui perekaman KTP elektronik di Papua masih minim. Hal itu, disebabkan berbagai faktor, seperti tingkat kesulitan atau faktor geografis serta kesadaran masyarakat yang kurang.

Meski begitu, pihaknya optimis dapat memaksimalkan perekaman KTP elektronik di Papua, agar pelaksanaan Pilgub dan Pilbup dapat berjalan maksimal di tahun depan.