Pemerintah Provinsi Papua berencana mem-pailitkan sejumlah perusahaan daerah yang dianggap tak mampu berkontribusi, apalagi menyumbang pendapatan bagi negara. Sejumlah perusahaan daerah itu, yakni PT. Percetakan Rakyat Papua, PT. Papua Lintas Nusantara, PT.Semen Papua,  PT. Listrik Papua , PT. Emas Papua

Hal tersebut dikemukakan Gubernur Papua Lukas Enembe, usai melakukan rapat bersama lima perusahaan daerah di Bumi Cendrawasih, Selasa (17/10) kemarin, di Gedung Negara Dok V Atas, Jayapura.

“Hasil pertemuan dengan tujuh perusahaan daerah tersebut, kita mesti mempailitkan mereka. Sebab tidak bisa memberikan sumbangan pendapatan sama sekali,” tegasnya.

Lukas juga menyebut, rencana mempailitkan perusahaan daerah ini mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menginstruksikan Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk berperkara dengan ke Pengadilan Niaga, terkait rencana mempailitkan tujuh perusahaan daerah itu.

“Sehingga nanti hanya akan ada Holding Company dan Irian Bhakti saja yang dipertahankan. Namun, sisa (perusahaan daerah lainnya) akan di pailitkan,” sambung dia.

Meski mempailitkan perusahaan daerah tersebut, pemerintah provinsi tak lupa akan menyelesaikan kewajiban membayar hak-hak milik karyawan.

“Semua perusahaan yang (dipailitkan) itu kita wajib hukumnya membayar karyawan maupun direksinya,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mewacanakan penggabungan tujuh perusahaan daerah itu, tak mampu menjalankan operasional perusahaannya dengan baik, apalagi menghasilkan pendapatan.

“Bahkan kalau saya lihat hidup segan mati pun tak mau BUMD kita,” keluhnya.

Lukas juga menilai perlu ada pembenahan sistem dan sumber daya manusia (SDM) di dalam setiap perusahaan daerah di Papua.

“Sebab hanya dengan perbaikan-perbaikan dan kemudian menaruh orang-orang potensial, kita bisa menghidupkan perusahaan daerah di Papua,” pungkasnya.