Kamar Adat Pengusaha Papua resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal draft Peraturan Gubernur (Pergub) Ekonomi Kerakyatan Orang Asli Papua (OAP), yang diusulkan kepada pemerintah provinsi baru-baru ini.

Hal itu disampaikan Ketua KAPP Merry Yoweni, kepada wartawan di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, Satgas tersebut terdiri dari 40 orang yang setiap hari akan secara bergantian mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat penerbitan Pergub tersebut.

“Nanti akan ada jadwalnya supaya Satgas ini mengawal pergub itu setiap harinya. Setiap anggota Satgas ini juga dengan sukarela menjalankan tugas itu, karena sangat bersemangat mencetak sejarah bagi orang asli Papua (bila nanti Pergub itu disahkan Gubernur),” terang dia.

Menurut dia, draft Pergub itu sudah diserahkan oleh KAPP sejak awal September lalu. Namun selang waktu sebulan berjalan, belum ada tanda-tanda draft Pergub itu ditandatangani oleh pimpinan daerah.

Oleh karenanya, kehadiran Satgas pengawal draft Pergub Ekonomi Kerakyatan OAP di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, diharapkan menjadi sebuah peringatan dini bagi seluruh staf Gubernur untuk bekerja maksimal mendorong usulan produk undang-undangan itu.

“Sebab seperti kita ketahui sampai saat ini, sudah begitu banyak Peraturan Daerah Khusus yang lahir tanpa petunjuk teknis, sehingga mandul”.

“Makanya, kami tidak ingin hal itu terjadi pada draft Pergub ini, sehingga kami sebagai masyarakat yang peduli merasa penting untuk mengawal setiap proses daripada perjalanan draft Pergub Ekonomi Kerakyatan itu sendiri,”kata dia.

Pada kesempatan itu, Merry berharap draft itu bisa dieksekusi paling lambat di akhir bulan ini. Sehingga diharapkan bisa mulai diberlakukan pada awal tahun 2018 mendatang.

“Sebab KAPP ini juga merupakan organisasi jelas yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga memiliki AD/ART yang jelas dan terdaftar di Badan Kesbangpol Papua sejak 2013. Sehingga kita menyatakan siap mendorong supaya Pergub itu segera diterbitkan,” tutupnya.