Pemerintah Provinsi Papua mengimbau semua pihak yang mengelola uang negara, wajib memastikan agar serupiah pun yang turun, bernar-benra dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berkenaan dengan itu, ia pun mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihek ketiga yang menjadi rekanan, wajib memastikan seluruh dana yang dikelola, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Baik di perkotaan maupun di perkampungan. Mengapa hal ini wajib, sebab yang negara ini tak ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat kita. Makanya, jangan sampai tak tepat sasaran apalagi di selewengkan,” terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, di Jayapura, Kamis kemarin.

Tak hanya kepada program SKPD, pengelolaan dana desa pun menjadi perhatian pemerintah provinsi. Oleh karenanya, dia meminta PT Devisat Utama Karya selaku perusahaan yang menang dalam proses pengawalan program dana desa untuk Papua, mampu bekerja maksimal mengawasi penggunaan dana desa di 29 kabupaten/kota.

"Sebab tak bisa disangkal dana desa ini memiliki jumlahnya sangat besar. Dilain pihak, rawan untuk diselewengkan. Makanya, perusahaan yang menang tender saya minta untuk bisa memastikan agar dana ini serupiah pun wajib dianggarkan untuk kepentingan masyarakat bisa pribadi,” imbau dia

Elysa menambahkan, di Papua jika tidak bekerja dengan hati, biar uang sebanyak apapun akan hilang begitu saja. "Makanya saya titipkan pesan ini kepada perusahaan pemenang tender," sambungnya.

Karenanya, dia meminta agar perusahaan pemenang tender dapat membantu semua pedagang yang ada di kampung-kampung, guna menghindari adanya hasutan yang bisa melemahkan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Elysa mengharapkan penggunaan dana desa tak sampai keluar dari kampung, tetapi dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, baik di bidang perekonomian maupun pembangunan.

“Yang pasti dana desa itu harus dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat kampung itu sendiri,” imbaunya

Lanjut dia, pada 2017 ini, dana desa dari pemerintah pusat yang turun ke Provinsi Papua berjumlah sekitar Rp4,3 triliun. Dana ini akan disebar pada sebanyak 5.420 kampung.

“Untuk itu, diharapkan peran dari para tenaga pendamping agar ikut memberi edukasi yang baik kepada aparat kampung, supaya dana besar yang dikelola tersebut bisa tepat sasaran,” harapnya.