Pemerintah Provinsi Papua pada 2018 mendatang akan fokus untuk mengembangkan pendidikan menengah (SMA/SMK), mulai dari mutu, tata kelola maupun sistem pembelajaran.

Tak hanya itu, perintah provinsi bakal melakukan perbaikan standar kualifikasi kurikulum, melatih guru, kepala sekolah, pengawas dan kepala tata usaha, agar memiliki standar dalam pengembangan para anak murid.

“Kita juga akan menyediakan sarana belajar yang semuanya bermuara pada terjaminnya kualitas maupun daya saing lulusan SMA dan SMK,” terang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda, kepada pers, kemarin.

Dikatakan, pada tahun depan, pemerintah provinsi juga akan memfokuskan Sekolah Menengah Kejuruan di Papua kepada program keahlian, dengan berbasis pada pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

Hal demikian, untuk mendukung terciptanya lapangan kerja baru diatas tanah ini. “Dengan begitu, kita harap perekonomian daerah bisa meningkat. Sebab selama ini patut kita akui para lulusan SMA maupun SMK lebih tertarik bekerja di perusahaan swasta, Bank atau menjadi pegawai negeri sipil,” tuturnya.

Ia menambahkan, kebijakan pemprov Papua lainnya dalam bidang pendidikan menengah melalui Pergub,adaah meningkatkan tugas pembantuan pendidikan dengan membentuk SMA maupun SMK terintergasi.

Dengan demikian, dinas pendidikan kabupaten dan kota diimbau tidak membentuk cabang dinas maupun Unit Pelayanan Dinas (UPD) di kabupaten dan kota. Hal demikian agar efektivitas pelayanan maupun efisiensi pembiayaan menjadi lebih maksimal.

“Termasuk jamin terpeliharanya harmonisasi hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten maupun kota,” aku dia.

Pada kesempatan itu, dia mengklaim pelayanan di bidang pendidikan mengalami peningkatan cukup signifikan sejak kurun waktu empat tahun terakhir. Dimana jumlah lembaga pendidikan meningkat drastis menjadi 4.000-an, dibanding empat tahun lalu yang hanya sekitar 2.000-an.

“Bayangkan jumlah SMK di 2013 hanya 93 sekolah, tetapi sekarang ini ada 128. Kemudian jumlah SMA duluya 100 lebih, sekarang berjumlah 228 baik negeri dan swasta. Belum lagi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan madrasah. Intinya sudah banyak sekolah dibangun oleh kepala daerah di kabupaten”.

“Intinya saya mau katakan memang di 2016-2017 kami melihat peningkatan luar basa. Hampir 4000 lebih sekolah yang sudah ada di seluruh Papua,” ucap dia.