Pemerintah Provinsi Papua pada tahun ini, akan menggelar pelatihan khusus bagi calon praja IPDN yang hendak mengikuti tes online di 2018 mendatang.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pelatihan ini bertujuan meminimalkan tingginya angka kegagalan putra dan putri Papua, saat mengikuti tes online masuk kampus IPDN sebagaimana terjadi pada beberapa tahun terakhir.

“Ada orang tua yang datang menyaksikan anaknya sendiri mengikuti tes, namun hasilnya membuat mereka harus mengeluarkan air mata karena gagal. Dua tahun ini, saya pantau betul dan melihat bagaimana proses tes yang membuat anak-anak kita banyak gagal”.

“Makanya melihat kondisi ini saya ambil keputusan, untuk supaya tahun ini bikin pelatihan kepada anak-anak yang bakal mengikuti tes IPDN di 2018. Melalui pelatihan ini kita harap lebih banyak lagi yang bisa lulus dalam tes secara nasional,” terang dia, di Jayapura, Rabu (1/11) kemarin.

Ia pun mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota, dapat menetapkan sedikitnya 10 siswa berprestasi yang nantinya dipersiapkan mengikuti program pelatihan.

“Kita mulai persiapkan sejak sekarang karena batasnya sampai dengan Maret 2018. Saya yakin dengan pelatihan ini, akan lebih banyak anak Papua yang lulus disamping upaya afirmasi yang Pemprov terus lakukan di tingkat pusat,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Asisten memastikan dalam proses perekrutan calon praja IPDN, murni dilakukan secara online sementara hasilnya dapat dipantau secara transparan. Pihaknya juga membatah tudingan semua pihak yang menyebut, ada campur tangan pejabat tertentu dalam penerimaan IPDN.

Senada disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda. Ia memastikan tak ada intervensi pejabat dalam perekrutan calon praja IPDN.

“Yang pasti seluruh prosesnya, dilakukan secara independen, transparan, adil dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku”.

“Makanya, saya pastikan perekrutan IPDN bersih dari intervensi pejabat. Jika mungkin sebelumnya seperti itu, tetapi kita jamin di era kepemimpinan bapak Gubernur Lukas Enembe tidak ada intervensi seperti itu”.

“Justru sebaliknya, kita berupaya memberi pemerataan penerimaan. Sehingga semua pihak lebih khusus orang asli Papua bisa diakomodir,” tandasnya.