ISWA Papua Dorong Pemprov Fasilitasi Pembentukan Sucofindo

Ketua Komda Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA) Papua Daniel Garden berharap pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Sucofindo di Bumi Cenderawasih, guna memudahkan pelayanan dalam melakukan ekspor.

Selama ini, lanjut Daniel, pihakya mesti mendatangkan petugas Sucofindo Makasar ke Jayapura, untuk bisa melakukan ekspor kayu ke luar negeri.

“Bayangkan petugasnya kita datangkan dari Makasar, kemudian biayai tiket maupun akomodasinya selama di Papua kami yang menanggung”.

“Padahal mestinya hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui dinas perdagangan,” keluh dia kepada pers, di Jayapura, Selasa (7/11) kemarin.

Tak hanya itu, sambungnya, untuk melakukan Fumigasi pada setiap kayu olahan yang bakal di ekspor, pihaknya mesti jauh-jauh mendatangkan petugas dari Karantina Surabaya.

“Padahal ini tanggung jawab dinas pertanian. Ironisnya lagi pihak Karantina di Surabaya menunjuk pihak ketiga dalam melakukan fumigasi sehingga kami harus melakukan tawar-menawar harga saat hendak fumigasi. Berbeda kalau dengan sucofindo sudah ada harga standar berapa yang harus kita bayar”.

“Makanya, kita harap kedepan hal seperti ini dapat disiapkan pemerintah daerah, sehingga ekspor itu bukan lagi dorongan pemerintah tapi kebutuhan dari pada dunia usaha,” harapnya.

Dia menambahkan, dengan mulai berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor. Dilain pihak, mendorong pengusaha untuk mencari peluang baru, dengan harapan mampu mendongkrak perekonomian daerah.

Meski demikian, lanjut dia, salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah membangun bidang perekonoiman adalah dengan mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Dimana hasil dari ekspor ini mendatangkan devisa bagi negara serta penciptaan tenaga kerja.

Hanya untuk dapat mewujudkan, ia lagi-lagi meminta ada kemudahan regulasi maupun perangkat provinsi ini. Sehingga para pelaku usaha dimudahkan dalam melakukan ekspor, bukan terteban dengan biaya maupun regulasi lain yang justru dapat menghambat usahanya.