Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengkritisi usulan pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil, yang dinilai lamban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Ia memperingatkan seluruh jajaran kepegawaian agar kedepan, dapat memperbaiki kinerja dan berusaha mempermudah usulan pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun.

“Karena (laporan proses pengurusan kenaikan pengkat dan pensiun yang lamban) ini bukan pernah, tapi banyak terjadi. Saya katakan menghambat proses dan nasib orang itu adalah dosa”.

“Kalau ada pegawai negeri yang pensiun atau naik pangkat kasih (dan percepat prosesnya). Karena itu hak yang mesti di terima sebab waktunya sudah dilalui. Jangan menahan proses itu,” imbaunya Elysa pada Bimbingan Teknis (Bimtek) pemberhentian dan pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (8/11) di Jayapura.

Elysa menjelaskan bahwa dirinya berkomitmen kuat mempermudah kenaikan pangkat maupun pengurusan pensiun di Papua. Oleh karenanya, dia pun sudah berkoordinasi dengan institusi terkait di tingkat kementerian agar mempermudah pengurusan dokumennya.

“Apalagi sekarang pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun sudah online. Mungkin melalui Bimtek ini saya harap dibahas dengan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga ada kesinambungan dengan provinsi lebih khusus dalam pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun,” harapnya.

Ditambahan Elysa, setiap tahunnya di Provinsi Papua ada sekitar 170 pegawai yang pensiun. Sementara jika moratorium penerimaan CPNS belum dicabut, maka dikuatirkan Provinsi Papua akan kekurangan tenaga ASN.

“Namun untuk mengantisipasi hal ini tahun lalu kami sudah bertemu pihak kementerian terkait membicarakan hal itu. Makanya, pemerintah provinsi saat ini sedang melakukan pendataan kembali jumlah pegawai”.

“Hasil dari pendataan ini, saya kira bisa mengetahui jumlah kekurangan SDM yang nanti dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Nah, kekurangan SDM ini yang nanti akan dilaporkan kepada kementerian supaya jika ada rekruitmen CPNS, kami akan membuka lowongan sesuai formasi atau latar belakang keilmuan yang dibutuhkan. Namun demikian, diharapkan Presiden bisa segera mencabut moratorium sehingga bisa jalankan usulan itu,” harapnya.