Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pelajar Mamberamo Tengah (HMPMT) Study Jayapura, berunjuk rasa di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (28/11) siang, menuntut hak mereka dibayarkan.

Ketua HMPMT, Meki Pugumis dalam orasinya meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) untuk segera mencairkan dana studi akhir 2017.

Pihaknya pun mendesak Gubernur Lukas untuk memerintahkan tim audit anggaran KPK, agar memeriksa Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak terkait dana pendidikan tahun anggaran 2013-2017, karena terendus indikasi dugaan korupsi.

“Harus juga Gubernur Papua membentuk tim investigasi guna untuk mengungkap siapa aktor dibalik pembunuhan Kepala Kampung Wanelok pada 17 November 2017, di Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah”.

"Kami juga menyatakan meminta pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan DPRD-nya segera membahas dan menetapkan sejumlah Perda dalam sidang non APBD,” terang dia.

Sementara, unjuk rasa tersebut nyaris ricuh, setelah ratusan massa pendukung Bupati Mamberamo Raya hendak menerobos masuk dan menghardik para pelajar yang berunjuk rasa itu.

Untungnya, upaya ini dihalau aparat keamanan yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang kantor Gubernur.

Puas berorasi, massa HMPMT pun akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan aparat menuju ke tempat masing-masing.

Sementara Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dalam sambungan telepon menyebut dana beasiswa sudah disalurkan sejak 2013 lalu sesuai peruntukan. Ia pun membantah tudingan mahasiswa yang menyebutkan ada indikasi korupsi dana pendidikan di era kepemimpinannya.

“Sejak 2013 dana pendidikan selalu disalurkan bagi mahasiswa yang berada di sejumlah kota study,” kata dia.

Sementara untuk kota study Jayapura, lanjut dia, pada tahun ini, memang dia memastikan tak akan menyalurkan dana beasiswa dimaksud. Sikap dari pelajar yang tidak menghargai Pemerintah Mamberamo Raya, menjadi alasan dibalik sikap tegas itu.