Pemkab Diimbau Aktifkan Posyandu

Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, lebih khusus keluarga berencana, pemerintah kabupaten diimbau mengaktifkan Posyandu di distrik maupun kampung-kampung.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Papua Yulce Wonda Enembe, saat menyampaikan arahan dalam satu kegiatan, baru-baru ini.

Menurut dia, keberadaan Posyandu sangat penting sebab diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat, dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. Dengan demikian, masyarakat pun dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelayanan kesehatan itu.

“Harus kita kembali menghidupkan posyandu. Dahulu para misionaris mereka tidak punya uang tapi memiliki kader posyandu di daerah-daerah hingga ke kampung”.

“Sekarang hilang kemana? Maka itu, saya harap Posyandu dihidupkan kembali. Dilain pihak, pemerintah daerah pun wajib untuk membantu mengkaderkan masyarakat sebagai petugas kesehatan di Posyandu terdekat,” imbaunya.

Setelah dihidupkan, lanjut dia pemerintah kabupaten wajib memberikan perhatian khusus bagi posyandu, yang merupakan wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Sebab keberadaan posyandu di kampung-kampung, bakal menjadi pondasi pelayanan kesehatan yang kuat dan maksimal bagi ibu dan anak.

Dilain pihak, dapat mencegah dan meminimalisasi angka kematian ibu dan anak di kampung-kampung. Sebab merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggungjawab kepala kampung.

“Inilah pentingnya Posyandu itu karena memberi perhatian kepada balita dan ibu hamil sampai melahirkan sesuai dengan program pemerintah provinsi Papua yakni program 1000 hari kehidupan,” kata dia.

Sementara untuk mendukung keberadaan Posyandu, TP PKK Papua mendorong Dasa wisma dari organisasi tersebut untuk dihidupkan kembali.

Dimana, Dasa wisma PKK, merupakan kelompok ibu yang berasal dari 10 KK (kepala keluarga) bertetangga, kemudian dibentuk untuk mempermudah jalannya suatu program seperti, pengumpulan dana, kuesioer serta tertib administrasi yang kemudian hasilnya diteruskan kepada Ketua PKK setempat.