Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mewarning enam kabupaten di bumi cenderawasih hingga saat ini belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Meski tak menyebut kabupaten mana saja, Lukas berharap hal tersebut bisa menjadi perhatian para kepala daerah terkait untuk dapat segera menetapkan APBD-nya.

“Saya tidak perlu sebut enam kabupaten itu apa saja. Tapi semestinya satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, APBD di tingkat kabupaten itu sudah mesti ditetapkan. Namun masih ada waktu beberapa pekan untuk menyelesaikan,” kata dia di Jayapura, kemarin.

Sementara bila ada kabupaten yang belum menetapkan hingga Januari 2018 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua akan memberi sanksi bagi kabupaten tersebut.  “Sebab kita ingin mendorong agar seluruh kabupaten di Papua dapat melaksanakan program kerja sejak awal tahun,” ucap dia.

Sebelumnya, Lukas Enembe menyoroti laporan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang dialami sebuah kabupaten di bumi cenderawasih.

Meski tak menyebut secara gamblang, Lukas menilai hal seperti itu mestinya tidak harus terjadi bila bupati tak pakai uang seenaknya.

“Ini tanda bahwa pemerintahan di kabupaten itu tidak sehat. Lazimnya kalau dalam satu kabupaten paling tidak mengalami Rp 20 miliar defisit APBD-nya. Namun jika defisitnya mencapai diatas Rp 300 miliar, itu berarti pemerintahannya sudah bangkrut,” ketusnya.

Dia katakan, defisit APBD hingga ratusan miliar akan sangat berbahaya bagi pemerintahan. Oleh karenanya, kepala daerah diminta dapat mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya serta mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tolong kepala daerah perhatikan dan gunakan anggaran susuai sumber pendanaanya. Jangan sampai kita tidak mampu membayar pengeluaran pemerintahan. Ini sangat berbahaya, sehingga saya minta tolong kita sehatkan pemerintahan dengan mengelola anggaran sesuai aturan UU,” harapnya.