Harusnya Dana Kesehatan Yang Turun ke Asmat Bisa Minimalisir KLB

Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giay kecewa dengan penanganan kesehatan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Asmat, hingga menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di kabupaten tersebut.

Sebab menurutnya, diprediksikan lebih Rp60 miliar anggaran dari pemerintah provinsi telah diturunkan untuk membiayai program penanganan kesehatan di Asmat, baik dari dana Otsus, Gerbangmas Hasrat Papua serta Kartu Papua Sehat (KPS).

“Kemudian ada dana dari pusat seperti Bantuan Operasional Kesehetan (BOK) di Puskesmas serta Dana Alokasi Umum (DAK) untuk pelayanan kesehatan dasar. Sehingga kalau kita manfaatkan ini dana ini dengan baik paling tidak bisa meminimalisir (KLB),” terang Aloysius di Jayapura, Rabu (17/1).

Diakui Aloysius, sesungguhnya kematian di Asmat karena campak dan gizi buruk memang terjadi. Hanya saja, patut dilihat dengan seksama apakan jumlah yang meninggal itu sesuai dengan yang disekpos ke publik atau tidak.

Kendati demikian, pihaknya melalui instruksi Gubernur Papua telah menurunkan tim ke Asmat yang diketahui telah tiba pada Rabu pagi dan dengan sejumlah logistik berupa pemberian makanan tambahan, susu, obat serta vaksin imunisasi.

Tim tersebut, akan melakukan pendataan terhadap korban meninggal akibat KLB campak dan gizi buruk, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, alamatnya, nama orang tua bahkan wajib dibuktikan dengan kuburan.

“Sebab standar operasional prosedurnya (SOP) begitu apalagi untuk kematian. Yang pasti kami di provinsi tidak bisa hanya karena ada laporan seseorang bahwa ada warga meninggal di kampung A sebanyak 10 orang lalu di tindaklanjuti menjadi bahan publik secara nasional”.

“Makanya kami dinas kesehatan sampai saat ini belum tanggapi mengenai jumlah kematian dan kabar KLB di Asmat,” terangnya.

Yang pasti, sambung dia, dalam dua atau tiga hari kedepan pihaknya akan menerima hasil pendataan dari tim yang diturunkan ke Asmat. Setelah ada hasil dan laporan baru kemudian ditindaklanjuti dengan mengambil langkah.

Ditempat yang sama, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku sudah memerintahkan instansi teknis untuk mengecek kabar kematian sekitar 58 orang di Asmat akibat KLB campak dan gizi buruk. Sebab masalah ini sudah menjadi konsumsi nasional sehingga harus ada kejelasan.

Dia katakan, hal seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Kabupaten Nduga, Deiyai dan Dogiyai Yahukimo. Dirinya pun berharap masalah kematian ini tak dikait-kaitkan dengan masalah politik, sebab kematian seperti ini sudah sering terjadi.

“Sehingga siapa yang mau disalahkan dengan kejadian ini. Sebab dana sangat besar juga kita kirim ke kabupaten,” kata dia.