Kendala Penyaluran Prospek Karena Maraknya Pemekaran Kampung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua menjelaskan kendala penyaluran dana Prospek beberapa tahun terakhir. Dimana, maraknya pemekaran kampung pasca diturunkannya kebijakan penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu kendala penyaluran Prospek.

Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte, jumlah kampung sebelum dana desa bergulir mencapai sekitar 3.800-an. Angka ini kemudian berkembang menjadi 5.400-an, setelah dana desa mulai bergulir.

“Dimana letak permasalahannya? Masalah itu muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan untuk misalnya 10 kampung, kini diminta untuk membagi rata ke 20 kampung ditambah dengan yang baru terbentuk”.

“Sementara bila dibagi rata, jumlahnya per kampung tak mencapai Rp100 juta sebagaimana yang diamanatkan Perdasus. Sehingga jika pun dibagi maka itu akan bertentangan dengan Perdasus yang mengamanatkan pembagian dana Prospek per kampung minimal Rp100 juta,” terang dia, pada monitoring dan evaluasi dana desa oleh Pemprov Papua, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (21/2).

Kendala lainnya dalam penyaluran dana Prospek, yakni transfernya kini yang tak lagi langsung diarahkan ke rekening kampung. Bahkan menurut laporan yang diterima olehnya, ada oknum kepala daerah yang justru menggunakan dana Prospek untuk kepentingan pribadi.

“Sehingga ini menjadi kendala kita memang. Karena kalau dulu untuk Prospek sangat diakui masyarakat kampung. Dengan Rp100 juta yang ada, masyarakat kampung bisa berbuat sesuatu”.

“Nah kini, setelah ada usulan untuk merubah penyaluran Prospek yang tak lagi langsung ke rekening kampung, jutsru dampaknya tak terasa maksimal. Sehingga hal ini perlu dikaji kembali agar penyalurannya kedepan bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Papua di wilayah perkampungan,” harap dia.

Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi dana desa oleh Pemprov Papua, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dibuka oleh Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri.

Kegiatan ini, diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Inspektur se-Provinsi Papua.