Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua mewarning para konsultan perencana agar dalam bekerja tak hanya mengandalkan alat GPS maupun internet.

Menurut Kepala Dinas PUPR Papua, Djuli Mambaya, dirinya tak segan-segan mem-blacklist konsultan perencana yang tak turun ke lapangan (lokasi proyek). Sebab perencanan pekerjaan dengan mengandalkan GPS maupun internet, dikhawatirkan berpengaruh pada hasil pekerjaan.

"Hati hati sekali lagi saya ingatkan konsultan perencanaan harus betul-betul turun ke lapangan. Kemudian membawa sendiri alat ukurnya. Tidak boleh lagi hanya pake GPS atau internet lalu merencanakan dari luar Papua”.

“Sekali lagi ini sangat berbahaya karena pekerjaan perencanaan kegiatan infrastruktur di Papua itu harus dikerjakan secara manual dan secara mendetail. Sebab lagi-lagi kondisi geografis Papua ini sulit dan berbeda dengan wilayah lain di Indonesia,” terang dia di Jayapura, pekan lalu.

Tak hanya itu, Kepala Dinas PUPR juga menyebut siap mengambil langkah tegas terhadap konsultan perencanaan yang hanya melakukan copy paste dokumen perencanaan dari proyek-proyek yang telah dikerjakan sebelumnya.

“Sebab kita akui memang ada begitu banyak konsultan perencanaan yang ikut tender di Papua secara online. Jujus saja ada yang sudah menang kemarin tapi tidak ada tidak staf atau kantornya dimana”.

“Namun karena yang bersangkutan menang tender sehingga menjadi pelaksana pekerjaan perencanaan. Untuk itu, saya kita ini juga kita harus tegas sebab jangan sampai nanti yang dirugikan adalah kami di dinas dan masyarakat sebagai pengguna fasilitas yang dibangun oleh pemerintah daerah tersebut,” ucap dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengakui banyak perencanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan pada akhirnya tak tepat sasaran.

Hal demikian dikarenakan upaya perencanan dan pengendalian program atau kegiatan, kerap diabaikan saat praktek di lapangan.

Dia katakan, pentingnya pengendalian karena sebagai upaya mendeteksi permasalahan pembangunan. Selain itu, diharapkan agar pengelolaan dana-dana pembangunan pun dapat dilakukan tepat sasaran sampai pada pertanggungjawabannya pun benar-benar akuntabel dan trasparan.