Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) mengemukakan salah satu penyebab belum maksimalnya pelayanan kesehatan di bumi cenderawasih, diantaranya karena sumber daya manusia (SDM) yang menangani bidang tersebut, masih kurang.

Direktur UP2KP Agustinus Raprap yakin, jika SDM terpenuhi, maka pelayanan bidang kesehatan di Papua bakal semakin berkualitas. Sebab mereka dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

“Contohnya sejumlah kasus kejadian luar biasa (KLB) maupu nwabah di Papua, terjadi karena kita kekurangan tenaga kesehatan. Jika tenaga kesehatan cukup maka wabah penyakit bisa diminimalisir,” terangnya di Jayapura, kemarin.

Dia katakan, baru-baru ini telah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar memperbanyak kuota penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di bumi cenderawasih. Permintaan itu, berkenaan dengan rencana perekrutan CPNS Formasi 2018, Juni mendatang.

Dimana dari pemetaan yang dilakukan olehnya, Provinsi Papua masih membutuhkan 2.315 tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada29 kabupaten dan kota. Tenaga kesehatan itu, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, farmasi, kesehatan masyarakatan serta gizi.

“Sebab kondisi sekarang, kita hanya memiliki 5.005 SDM kesehatan saja. Karena itu, kita minta kepada Kemenpan RB agar pada formasi CPNS 2018 ini, memenuhi kekurangan itu. Sebab sangat disayangkan, nantinya ada banyak fasilitas kesehatan masyarakat namun tak ada tenaga kesehatan yang memadai,” ucap dia.

Senada disampaikan, Direktur Harian UP2KP Esau Rumbiak. Menurutnya, sebagai lembaga pengawal sektor kesehatan di Provinsi Papua, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua memandang perlu adanya suatu kebijakan terobosan khusus bagi SDM kesehatan di Provinsi Papua dalam formasi rekrutmen CPNS 2018 oleh Kemenpan RB.

Sebab, mulai 2015 lalu, rekrutmen CPNS sudah tidak ada lagi, pasca terbitnya moratorium yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

“Sesuai data Kemenkes menunjukkan bahwa produksi tenaga kesehatan setiap tahun sangat tinggi. Tetapi distribusinya ke seluruh Indonesia tidak merata”.

“Kita tidak bisa harapkan hanya dokter PTT yang datang setahun dan bekerja lalu pulang meninggalkan masyarakat pasien yang sudah dilayaninya. Semestinya ada aturan khusus yang disiapkan Kemenpan RB bagi Papua dalam hal rekrutmen tenaga kesehatan ini agar cepat terpenuhi kuota yang dibutuhkan,” terang Rumbiak.