Ketua Umum Pusat KAPP Merry C. Yoweni mengapresiasi kebijakan Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano (BTM) yang memberikan peluang sebesar – besarnya bagi para pengusaha asli orang asli Papua (OAP) untuk mengerjakan proyek pemerintah.

Dia berharap instruksi BTM dapat dieksekusi dengan baik oleh Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jayapura, sehingga dapat memprioritaskan pihak ketiga yang merupakan orang asli Papua.

“Tentunya kita sambut positif kebijakan Walikota soal pemberdayaan pengusaha lokal asli Papua. Dalam hal ini kami memberikan apresiasi kepada beliau.  Karena begitu memperhatikan pengusaha lokal lewat proyek pemerintah melalui OPD di lingkungan Pemkot Jayapura,” terang dia di Jayapura, kemarin.

Senada disampaikan, Ketua Asosiasi FKPAP (Forum Komunikasi Pengusaha Asli Papua) Sonny Wanma.

Menurut dia, sudah semestinya pengusaha yang melakukan kontrak kerja sebagai pihak ketiga wajib hukumnya berdomisili di Papua. Hal itu bertujuan agar semua pekerjaan yang dilaksanakan dapat  terkontrol dengan baik, mulai dari sisi kualitas maupun tanggung jawab.

“Sebab kemarin banyak ditemukan kasus, dalam pekerjaan yang bersumber dari dana DAK. Contohnya ada pengusaha setelah pencairan 30% dana awal dari suatu pekerjaan, pengusaha bersangkutan pun menghilang dan sulit untuk dimintai pertanggung jawabannya,” sebut dia.

Menurut dia, pengusaha asli Papua sangat mampu untuk bersaing dalam semua bidang usaha. Hanya saja belum banyak mendapat kesempatan sehingga perlu ada pemberdayaan dari para kepala daerah.

Bahkan tak jarang ada pula pengusaha asli Papua dengan modal seadanya, kerap meminjam perusahaan untuk mengikuti tender maupun lelang proyek di instansi-instansi pemerintahan.

“Untuk itu, saya juga mengimbau pengusaha OAP yang ada di Kota Jayapura untuk mari kita berlomba-lomba menunjukan prestasi. Supaya kesempatan yang diberikan pemerintah tersebut dapat kita sambut,” imbaunya.